Rabu, 19 September 2018 09:17 WIB
pmk

Headline

Negara Kalah dengan Preman

Redaktur:

WAJAH RINGSEK – Massa anti #2019GantiPresiden di Surabaya menarik dan memukul wajah warga yang mengenakan baju kaos #2019GantiPresiden. Ini rentetan kerusuhan di Surabaya, Minggu (26/8/2018). Foto: jawapos

INDOPOS.CO.ID - Sejumlah kalangan mempertanyakan sikap polisi yang dinilai tidak adil terhadap dua kelompok pro #2019GantiPresiden dengan anti. Kasus terakhir tergambar dalam insiden penolakan aktivis #2019GantiPresiden Neno Warisman di Pekanbaru, Riau, dan Ahmad Dani di Surabaya.

Anggota DPR RI Fahri Hamzah berkomentar panjang lebar di akun Twitter-nya. “Kalau begini cara kalian mengelola perbedaan pendapat, rusak negara ini. Katanya survey menang besar? Masak sama perempuan aja takut kalian, pakai kirim preman bakar ban bekas di bandara segala? Bikin deklarasi yg sama dong. Jangan sok kuasa lah! Jangan memancing perpecahan!” tulis Fahri Hamzah.

Di tweet yang lain, Fahri menyinggung soal peran BIN. “Ada pejabat BIN Daerah yang Gak baca UU intelijen maka dia harusnya dipecat aja...otaknya masih bermental otoriter...dia kira BIN punya kekuatan eksekusi...dia kira konstitusinya masih UUD sebelum amandemen..capek deh,” tulisnya.

Dikatakan, Penganiayaan oleh aparat kepada kebebasan diskusi dan demonstrasi adalah musim semi kebebasan dan kemerdekaan pikiran di Indonesia. “ini Arab Spring versi Indonesia. Mereka ingin sumpal mulut dan keberanian kita tapi kita memilih melawan!,” kata Fahri.

Ia pun mengatakan, “Lebih baik kau bunuh aku demi kebebasan generasi mendatang, daripada kalian hidupkan aku untuk kematian kebebasan. Akhirnya kejahiliahan akan merajalela. Aku tidak rela kebebasan kalian kebiri untuk kepentingan tirani pencitraan,” ujar Fahri.

Diukatakan, Tuhan Yang maha kuasa telah menganugerahkan kebebasan dan hak memilih. Dengan itu kita menentukan nasib dan hidup kita serta jalan terbaik yang akan kita tempuh ke depan. Kebebasan adalah jaminan bagi yang terbaik dan yang kita sepakati bersama dan UU dan aturan.

“Siapa yang ingin menghilangkan kebebasan adalah musuh saya. Karena saya menganggapnya musuh Tuhan yg telah anugerahkan hak dan kebebasan pada kita. Aku aku lawan sekuat tenaga, yang berwajah ramah atau yang berwajah ramah akan aku hadapi. Tidak perduli!” tegasnya.

Kemudian ia melanjutkan,”Jika nanti @prabowo dan @sandiuno terpilih, dan dilantik jadi presiden, lalu mereka melarang diskusi dan demonstrasi seperti sekarang, aku akan lawan mereka lebih keras dari cara aku melawan @jokowi dan @Pak_JK . Karena aku pernah mendukung mereka. Maka aku lawan! Aku muak dengan para penghadang kebebasan ini, muak!” tulis Fahri.

Sementara, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 KH Slamet Ma'rif mengatakan, agar polisi tidak menghalang-halangi aksi ini. "Jangan halangi kebebasan berpendapat yang dijamin UU dan tidak melanggar konstitusi. Aparat keamanan dan penegak hukum adalah wasit yang adil," kata Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 KH Slamet Ma'rif, kepada INDOPOS di Jakarta, (26/8/2018).

Jika aparat tidak berlaku adil,  maka,  menurut Slamet,  jangan salahkan  jika rakyat menjadi terpecah belah. 

"Jadi, wasit di lapangan jangan salahkan penonton masuk ke dalam Lapangan, " ucapnya. 

Dirinya pun menegaskan, tindakan Persekusi aparat keamanan terhadap Neno Warisman di Bandara Riau,  serta  pembiaran sekelompok massa dalam mengusir massa pendukung #2019GantiPresiden, di Surabaya telah menciderai Demokrasi dan kurang manusiawi.

"Gerakan #2019 Ganti Presiden sah secara konstitusi. Lindungi kami jangan dikasari, sayangi jangan dipersekusi, cintai Jangan dibenci, " tegas Slamet.

Inisiator sekaligus deklarator #2019GantiPresiden Mardani Ali turut mengecam adanya persekusi yang marak  terjadi di berbagai daerah. Mardani menyebut negara ini kalah dari preman.

"Kita menyaksikan, negara kalah oleh preman," ujar Mardani di akun resmi Twitter-nya,  dengan menyertakan emotikon sedih, Minggu (26/8/2018).

Wakil Ketua Komisi II DPR itu juga mengungkit izin demo para penolak Neno. "Aparat kita ini lemah banget ya? Demo dan persekusi di bandara dimenangkan preman. Yang demo/menyampaikan aspirasi di bandara sudah ada pemberitahuan dan izin? Demokrasi suram ketika kebebasan berserikat berkumpul, menyampaikan aspirasi, diskusi, dilarang. #2019GantiPresiden," tegas Mardani. 

Ketua DPP PKS tersebut terus menyindir aparat penegak hukum dalam kasus   penolakan tokoh-tokoh yang hendak menggelar acara #2019GantiPresiden.

Mardani meminta aparat tak takluk dengan preman. "Aparat kita gagah-gagah, namun kemarin membuat suasana aman dan tertib di bandara melawan 20-an preman tidak kuasa. Negara harusnya kuat, berpijak pada konstitusi dan UU. Pengadangan dan persekusi terhadap WNI jangan dibiarkan. Negara tak boleh tunduk oleh preman," ucap Mardani. 

Mardani mengaku rindu dengan zaman sebelum Presiden Joko Widodo. Menurut dia, era presiden sebelum Jokowi sangat mengedepankan prinsip negara demokrasi.

"Jadi kangen demokrasi sebelum ini, kritik, diskusi dan aspirasi terbuka luas. Aparat netral berdiri amankan konstitusi. Setelah rezim berganti, semua lemah dan panik. Lalu ikut bermain. Tahun depan kita perbaiki. #2019GantiPresiden," tandas Mardani.

Ketika ditanya mengenai perlukah Presiden Jokowi memberikan seruan kepada aparat kepolisian agar bertindak tegas terhadap para pelaku persekusi,  lanjut Mardani, dirinya tidak mau melakukan hal itu. 

"Ya biarkanlah presiden bekerja tanpa kita suruh. Kalau memang dia (Jokowi) peka terhadap aksi kekerasan yang dialami oleh Neno Warisman dan Ahmad Dani di Surabaya, pastinya sudah bertindak," pungkasnya. 

Terpisah, aktivis #2019GantiPresiden Ahmad Dhani mengatakan, tidak ada yang salah dalam aksi #2019GantiPresiden. “Kalau kita salah, kan ditangkap oleh polisi. Buktinya kita tidak salah," kata Dhani. 

Terkait pembubaran yang dilakukan polisi, Dhani menilai hal itu wajar. "Ya harus dibubarkan. Surabaya kan basis PDIP," ungkap Dhani.

Apakah akan terus melanjutkan aksi Deklarasi #2019GantiPresiden? Dhani lebih memilih mengalah. "Kalau dalam bahasa Suroboyoan, sing waras ngalah ae (yang berakal sehat mengalah saja). Nantikan ada pemilu, kalau mereka takut biarin aja," ujar Dhani. 

Menyikapi kejadian yang sama terhadap tokoh Neno Warisman di Pekanbaru, Dhani menilai ada ketakutan terkait adanya Deklarasi #2019GantiPresisden. "Ya memang ada ketakutan rezim ini terhadap gerakan kita. Gerakan kita yang konstitusional mereka takut. Bagaimana cara agar gerakan ini kalah. Bahkan tadi kata Mbak Neno, babinsa di Riau juga ikut orasi Itu kan tidak benar," ungkapnya.

Banyaknya penolakan terhadap gerakan Deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah dinilai Dhani bahwa gerakan ini kuat.

"Kita yakin berarti gerakan ini kuat," tandas Dhani.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI DPP dari Fraksi PKS Almuzamil Yusuf  mengaku aneh adanya kegiatan deklarasi Jokowi Dua Periode di Sabang,  Merauke,  Miangas dan Pulau Rote yang ternyata berjalan aman dan damai pada 28 Agustus lalu. 

"Nah,  seharusnya perlakuan sama juga dapat diterima oleh para pendukung #2019GantiPresiden. Karena Sama-sama berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh UU," ujarnya.  (dil) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #2019gantipresiden #dekalarasi-2019-ganti-presiden #demo-tolak-2019-ganti-presiden 

Berita Terkait

IKLAN