Jumat, 16 November 2018 10:41 WIB
pmk

Headline

Irjen Setyo: Masyarakat Banyak yang Menolak

Redaktur:

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Foto: Ist

INDOPOS.CO.ID - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengklarifikasi apa yang terjadi di Riau. Menurut Setyo, seharusnya undang-undang nomor 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum harus dipahami.

”Sebuah unjuk rasa atau penyempaian aspirasi itu bisa dikecualikan bila terdapat empat hal, menganggu hak asasi orang lain, menganggu ketertiban umum, tidak mengindahkan etika dan moral dan dapat mengancam persatuan serta kesatuan,” kata Setyo kepada wartawan, Minggu (26/8/2018).

Karena itu Polri menyatakan tegas tidak menerima surat tanda pemberitahuan aksi tersebut. Sebab, berpotensu menjadi gangguan ketertiban. ”Masyarakat banyak menolak, dan seharusnya kampanye itu diisi yang cerdas, adu program bukan tagar,” paparnya.

Sementara Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan, BIN dalam pemulangan Neno itu menjaga tegaknya aturan dan ketertiban. Sebab, acara tersebut tidak mendapatkan izin dari kepolisian.

”Neno tidak diperkenankan hadir sebagai bentuk antisipasi agar tidak bentrok,” paparnya.

Menurutnya, BIN bersikap netral dan semata-mata menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini terjadinya hal tidak diinginkan. ”Pemulangan Neno itu jalan terbaik,” paparnya kepada media ini, Minggu (26/8/2018).

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Trisaksi Abdul Ficar Hajar menjelaskan, peristiwa pemulangan Neno itu melawan hak berdemokrasi. Seseorang berhak untuk berkunjung ke suatu daerah dan berekspresi. ”Kalau mempersoalkan kedatangannya jelas salah, yang dipersoalkan harusnya pidatonya atau pernyataannya bila memang dinilai melanggar hukum,” tuturnya. 

Pemulangan paksa pihak kepolisian dan BIN ini dapat menjadi indikasi bahwa keduanya tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dalam negeri.

”Seharusnya tidak boleh dipaksa karena desakan sekelompok orang,” ujarnya.

Bahkan, bila ada orang yang datang ke DPR dan partai politik untuk meminta presiden diganti juga diperbolehkan. Semua orang berhak untuk menyatakan pendapatkan. ”Jangan dilarang-larang,” terangnya.

Deklarasi 2019 ganti presiden dinilai sarat kampanye, bagaimana secara hukum? Abdul menuturkan bahwa, pernyataan 2019 ganti presiden tidak memiliki unsur melawan hukum. Hal tersebut merupakan pernyataan bernada politik.

”Nah, deklarasi ganti presiden itu juga seharusnya diserahkan ke Bawaslu dan KPU, bukan kepolisian. Bawaslu dan KPU yang seharusnya menentukan apakah ini melanggar UU pemilu atau tidak/ kalau melanggar barulah Bawaslu berkoordinasi dengan kepolisian, bukan polisi langsung,” terangnya.

Dengan polisi terjun langsung tanpa komando Bawaslu dan KPU, maka konsekuensinya harus diterima. Bahwa polisi dipandang tidak netral dalam demokrasi. ”Karena tidak sesuai dengan kewenangannya,” paparnya.  (idr)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #2019gantipresiden #dekalarasi-2019-ganti-presiden #demo-tolak-2019-ganti-presiden #neno-warisman 

Berita Terkait

Muncul Spekulasi Kediaman Neno Warisman Bakal Diserang

Megapolitan

Ketika Neno Warisman Merasa Diawasi

Nasional

Polisi Diadukan ke Komnas HAM

Headline

IKLAN