Rabu, 14 November 2018 10:49 WIB
pmk

Nasional

MUI Dorong Kemenag Keluarkan Regulasi Baru Soal Adzan

Redaktur:

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi.

INDOPOS.CO.ID - Hukuman penjara selama 18 bulan terhadap Meiliana, perempuan yang mengeluhkan volume azan di Tanjung Balai, Sumatera Utara, diharapkan dapat menjadi hikmah dan pelajaran berharga untuk masyarakat. Sebab, sudah sepatutnya dalam sebuah masyarakat yang majemuk dibutuhkan kesadaran hidup bersama untuk saling menghomati, toleransi dan sikap empati satu dengan lainnya, sehingga tidak timbul gesekan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/8/2018).

MUI pun setuju bahwa dalam sebuah masyarakat majemuk diperlukan peraturan yang dapat menjamin terbangunnya kehidupan yang damai, rukun dan harmonis antar elemen masyarakat.

Untuk hal itu pemerintah harus membuat regulasi yang dapat diterima oleh semua pihak. "Regulasi tersebut tidak boleh diskriminatif, dan harus mengatur dan melindungi semua umat beragama," jelas dia.

Ia pun menyoroti persoalan regulasi adzan yang sementara ini hanya mengacu pada Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Kep/D/101/1978 tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid. Ia menilai, peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan sehingga perlu direvisi karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Hal tersebut dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 8 ayat (2) yang menegaskan bahwa, “Peraturan Perundang-undangan (termasuk di dalamnya Peraturan Menteri) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".

"Sementara kalau kita menilik Instruksi Dirjen tersebut di atas, tidak ada perintah atau delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga Instruksi Dirjen tersebut sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," jelasnya.

Lebih dari itu, Instruksi Dirjen tersebut juga bersifat diskriminatif karena hanya mengatur rumah ibadah tertentu, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat.

"Jadi menurut hemat saya, Kementerian Agama harus membuat peraturan perundangan yang lebih konprehensif," desaknya. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #warga-protes-adzan #kasus-meiliana #zainut-tauhid-saadi #mui 

Berita Terkait

IKLAN