Sabtu, 17 November 2018 09:52 WIB
pmk

Nasional

Polri Diminta Turun Tangan

Redaktur:

Warga mengepung hotel Ahmad Dhani. Mereka mendesak Deklarasi 2019 Ganti Presiden dihentikan. Foto: jpg

INDOPOS.CO.ID - Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara soal kisruh yang terjadi antara pendukung ganti presiden dan massa pendukung Presiden Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur dan Pekanbaru, Riau, baru-baru ini.

IPW menilai, kasus yang terjadi di kedua kota tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus disikapi Polri dengan profesional dan tegas. "Polri harus hadir secara maksimal dalam menjaga keamanan dan jangan membiarkan potensi konflik menjadi kekacauan sosial," tegas Ketua Presidium IPW, Neta S Pane kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/8/2018).

Ia melihat, eskalasi konflik antara massa ganti presiden dan massa pendukung Presiden Jokowi kian tinggi. Polri pun perlu melakukan dialog dengan tokoh-tokoh kedua kelompok. Jika kondisinya kian panas dan bisa menimbulkan kerawanan sosial, Polri jangan segan-segan tidak melarang kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan di seluruh wilayah Indonesia hingga massa kampanye tiba.

“Polri jangan ragu untuk bersikap tegas. IPW mendukung penuh sikap tegas aparatur kepolisian untuk bersikap tegas dan profesional. Sebab, IPW menilai, apa yang terjadi di Pekanbaru dan Surabaya sudah sangat mengganggu ketertiban masyarakat dan membuat keresahan sosial,” ujar Neta.

Diakuinya, memang tidak ada satu pun undang-undang yang melarang aktivitas kedua kelompok. Namun karena aktivitasnya sudah memunculkan konflik dan berpotensi menimbulkan kekacauan sosial, atas nama ketertiban umum dan kepentingan publik, Polri bisa bertindak tegas untuk menghentikan semua kegiatan kedua kelompok. IPW juga berharap KPU menyikapi situasi ini, untuk melarang kegiatan kedua kelompok hingga masa kampanye tiba.

“Demi kepentingan umum, KPU bisa mengacu ke Pasal 492 UU No 7 THN 2017 tentang kampanye di luar jadwal. Sebab dari kegiatan kedua kelompok terlihat ada yang menjelekkan jelekkan capres tertentu dan ada yang menyanjung nyanjung capres tertentu. Aroma mencuri star kampanye sangat tajam dari kedua kelompok, yang ujung ujungnya bisa menimbulkan benturan social,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kapitra Ampera yang juga alumni 212 menyayangkan polemik yang semakin meruncing dari massa kedua belah pihak.

“Adem-adem saja seharusnya, tidak usah rusuh rusuh,” tegasnya saat ditemui wartawan, kemarin.

"Saya prihatin dengan apa yang terjadi di Pekanbaru Riau. Karena mayoritas orang di situ saya kenal termasuk org yang pro dan kontra. Mobil yang dipakai Neno adalah mobil dari sahabat anak saya," ujar Kapitra.

Dia menyesalkan obsesi ganti presiden adalah obsesi dan dalam pendapat pakar hukum sudah masuk wilayah tindak pidana karena ada struktur dan hasutan kepada pemerintah yang sah.

"Kalangan aparat penegak hukum sudah harus mulai masuk ke penyelidikan. Siapa strukturnya termasuk Neno di dalamnya," tegas Kapitra.

Kepolisian Daerah Riau saat dikonfirmasi membantah bahwa perlakuan massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru adalah tindakan persekusi.

"Tidak ada persekusi. Yang ada hanya kita mengamankan semua pihak dari potensi gangguan kamtibmas. Kemarin kita lihat ada lemparan. Jadi kita mengamankan semua pihak," jawab Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto saat konferensi pers, Minggu (26/8/2018).(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #deklarasi-2019-ganti-presiden #pilpres-2019 #polri 

Berita Terkait

IKLAN