Senin, 24 September 2018 03:20 WIB
pmk

Nasional

Setnov Bantah Terlibat Kasus PLTU Riau-1

Redaktur: Redjo Prahananda

Setya Novanto

INDOPOS.CO.ID - Mantan Ketua DPR RI sekaligus Koruptor mega proyek e-KTP, Setya Novanto selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesaksian kepada wartawan, Setnov menegaskan terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

“Nggak ada ikut masalah itu, nggak ada itu,”kata Setnov usai  jalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Selain itu, Novanto juga membantah pernah menginstruksikan Idrus membantu meloloskan proyek itu. Dia beralasan sudah berada di dalam penjara ketika perkara tersebut bergulir. “Nggak ada (perintah ke Idrus), saya waktu itu sudah masuk (penjara),"tutur Novanto.

Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih, Johannes B Kotjo dan Idrus Marham.

Kasus ini bermula saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Eni Maulani Saragih (EMS) Wakil Ketua Komisi VII DPR RI berada dikediaman Menteri Sosial Idrus Marham.

KPK menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total keseluruhan sekitar 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Johannes merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Sementara, Idrus Marham disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #setya-novanto #kpk #korupsi 

Berita Terkait

IKLAN