Sabtu, 17 November 2018 12:26 WIB
pmk

Megapolitan

APBD-P 2018 Terancam Molor

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Pengesahan Rancangan APBD Perubahan 2018 Kota Bekasi terancam molor. Pasalnya, hingga triwulan ketiga atau menjelang akhir Agustus ini belum juga ada pembahasan dari tim anggaran pendapatan daerah (TAPD) dan DPRD setempat terkait APBD-P tersebut.

”Kita memang baru usulkan draf APBD perubahan tahun ini. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk mengejar pengesahan sebelum batas akhir September nanti,” terang Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kota Bekasi, Dadang Hidayat, Minggu (26/8).

Sayangnya, Dadang tidak menjawab saat ditanya penyebab keterlambatan pemberian usulan draf APBD-P 2018 tersebut. Padahal, tahun anggaran sebelumnya pembahasan APBD perubahan antara TAPD bersama Tim Anggaran DPRD Kota Bekasi sudah dilakukan sejak Juli.

Meski begitu, dia optimistis pembahasan APBD-P antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD akan selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. ”Yang penting kan, finalisasinya tepat waktu. Sekarang sih belum terlambat,” ujarnya juga.

Menurut dia, meski jadwal pengesaahan APBD-P 2018 mepet dengan pergantian tahun anggaran, tapi dia mengaku tidak akan menjadi soal. Lantaran pada anggaran belanja APBD-P tidak ada kegiatan pembangunan awal, tapi hanya proses lanjutan proyek pembangunan.

”Dalam anggaran APBD perubahan hanya melanjutkan, tidak ada pembangunan baru,” cetusnya juga. Meski begitu ada perhatian khusus dalam bidang kesehatan. Yakni, penyertaan biaya tambahan dana kesehatan untuk Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK).

”Kalau soal nilai tambahan biaya KS NIK saya belum bisa sebutkan nilainya. Karena baru draf. Tapi program kesehatan jadi prioritas dalam APBD perubahan ini,” katanya juga.  Dadang juga mengaku belum bisa menyebutkan total anggaran APBD-P 2018.

”Seluruh anggaran itu masih berupa rancangan, belum resmi disahkan oleh tim anggaran. Nanti saja kalau sudah disahkan ketahuan nilainya,” ucapnya juga.

Tapi dia memastikan APBD-P tidak terdampak defisit APBD murni 2018.

Lantaran ada anggagaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2017 yang mencapai Rp 580 miliar. ”Sebenarnya setiap tahun itu semua perencanaan anggaran seolah-olah defisit. Padahal, dengan dana Silpa sudah bisa menutup kekurangannya,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Koswara Hanafi mengatakan draf usulan anggaran perubahan sudah diajukan oleh TAPD kepada Badan Anggaran DPRD untuk bahas.

Sayangnya, Koswara juga enggan menyebut usulan nominal APBD-P 2018 tersebut. ”Sedang diajukan ke badan anggaran DPRD,” terangnya.

Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Saherallayali malah mengaku belum mengetahui adanya penyerahan usulan draft APBD Perubahan 2018 dari eksekutif. Kemungkinan, kata dia juga, Pemkot Bekasi baru mengajukan draf tersebut, dan baru akan diberikan kepada dewan pekan ini.

”Saya belum tahu (penyerahan draft anggaran, Red). Tapi yang jelas belum ada pembahasan sama sekali terkait APBD Perubahan 2018," ucap politikus Partai Hanura itu, Minggu (26/8). Pria yang akrab disapa Ral it juga mengatakan keterlambatan penyerahan draft APBD Perubahan 2018 sangat dimaklumi.

Lantaran adanya kegiatan akbar seperti Pilkada Serempak guna memilih wali kota yang baru selesai Juli lalu. Namun, dia optimistis bila pembahasan APBD-P 2018 akan rampung sebelum akhir September. "Masih banyak sisa waktu untuk membahas,” tandasnya. (dny)


TOPIK BERITA TERKAIT: #apbd 

Berita Terkait

IKLAN