Kamis, 20 September 2018 11:50 WIB
pmk

Politik

Pencoretan Mantan Napi Tak Langgar HAM

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Sidang adjudikasi atas gugatan Bacaleg M Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI) yang digelar Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat (24/8), menghadirkan sejumlah pakar. Di antaranya, Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dengan menyatakan bahwa pasal 4 dalam PKPU 20 tahun 2018 tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Menurut Donal, hak berpolitik bukan hak prinsip yang tidak bisa dilepas dari seseorang. “Hak politik bukan hak prinsip. Hak politik bukan hak yang melekat dan tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW itu mengungkapkan, Pasal 4 ayat 3 PKPU 20 tahun 2018 berisi: "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat(2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi".

Hal senada juga diungkapkan Direktur Perludem Titi Anggraeni dalam kesempatan itu. Pasal 4 ayat 3 dalam PKPU 20 tahun 2018 bukan bermaksud menjegal pencalonon legislatif seseorang. “Saya kira keadilan pemilu penting tidak boleh mengabaikan prosedur. Saya tidak menganggap menjegal itu,” kata Titi menjawab pertanyaan tim kuasa hukum M Taufik.

Titi menuturkan, pasal tersebut ditujukan kepada partai politik pengusung caleg agar tidak mencalonkan mantan narapidana. Hal itu karena pasal tersebut merupakan turunan dari pasal 241 UU Pemilu no 7 tahun 2017 bahwa parpol melakukan seleksi terhadap bacaleg secara transparan dan demokrasi.

“PKPU 20 tahun 2018 sama sekali tidak melarang calon tidak ada persyaratan calon yang melanggar terpidana korupsi. Tetapi yang di-address adalah partai politik dengan pasal 4 dan lampiran B3. Jadi kita harus membedakan turunan pasal 240 ke dalam syarat calon yang sama sekali tidak disentuh KPU dengan turunan Pasal 241 yang diterjemahkan Pasal 4,” kata Titi.

Form B3 ialah pakta integritas yang wajib diserahkan partai politik saat menyerahkan daftar calon legislatif mereka ke KPU. Isi formulir tersebut ialah menyatakan calon yang mereka ajukan bukanlah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau mantan terpidana korupsi.

Seperti diketahui, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menggugat KPU DKI ke Bawaslu DKI karena tak diloloskan sebagai caleg. Ia dinilai tak memenuhi syarat sebagai bacaleg karena pernah menjadi napi korupsi. Syarat soal eks napi korupsi yang tak boleh maju nyaleg itu, tercantum dalam PKPU.

Taufik sempat divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004. Bawaslu akhirnya menggelar mediasi antara KPU DKI dan Taufik, tapi tidak ada titik temu hingga akhirnya digelar sidang adjudikasi. (rul)


TOPIK BERITA TERKAIT: #gerindra-dki #pemilu-2019 #bawaslu 

Berita Terkait

IKLAN