Selasa, 25 September 2018 10:20 WIB
pmk

Headline

BIN Riau Salah Kaprah

Redaktur:

DILEMPARI BOTOL - Massa yang menolak kedatangan Neno Warisman, mengadang mobil yang ditumpangi Neno, di pintu keluar Bandara Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018). Foto: jawapos

INDOPOS.CO.ID – Tindakan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Riau yang memulangkan paksa Neno Warisman ke Jakarta, karena adanya penghadangan oleh sekelompok massa di Pekanbaru menuai kecaman banyak pihak. 

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, misalnya. Ia menyatakan, tindakan Kabinda Riau itu telah melanggar tupoksi dari BIN, yang seharusnya mengamati, menganalisa dan melaporkan. Sementara tugas penindakan menjadi wewenang petugas keamanan. 

"BIN harusnya menjalankan fungsi intelijen bukan pengamanan," tegas Kharis melalui pesan singkatnya kepada INDOPOS,  Senin (27/8/2018). Politisi PKS ini pun mengaku siap mempertanyakan hal itu jika ada rapat dengan BIN. 

Kritikan juga datang dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menilai cara yang dilakukan BIN kepada Neno seperti halnya intel melayu. Sebutan intel melayu diberikan bagi orang yang pamer sebagai agen intelijen.

"Ya itu namanya intel melayu. Menurut saya kasus yang terjadi terhadap Mbak Neno itu kan sesuatu yang menggelikan karena peristiwa ini berulang," kata Muzani di Gedung DPR,  Jakarta. 

Intel melayu merupakan satire yang menjadi istilah bagi intel yang seharusnya bergerak secara rahasia namun malah bersikap ingin menunjukkan bahwa dia seorang intel.

Muzani menyayangkan peristiwa ini terjadi di Indonesia yang merupakan negara demokrasi, bukan negara kekuasaan.  Negara demokrasi disebut Muzani semestinya menghargai perbedaan pendapat. Pujian dan kritikan yang dilayangkan kepada bakal calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto dianggap sebagai hal yang lumrah.

Kata Muzani, pelibatan BIN daerah dan Polda Riau dalam pemulangan Neno menimbulkan kesan aparat negara tidak netral dan berpihak pada kekuasaan.

"Apalagi kemudian lebih geli lagi kalau di dalamnya terlibat BIN, Kabinda. Kabinda itu tugasnya kalau membaca UU BIN itu tugasnya memberi informasi, memperkirakan keadaan, tentang situasi yang akan terjadi. Bukan tampil ke depan," kata Muzani. 

Pengamat terorisme dan intelijen dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya mengatakan, berdasar pada UU Intelijen,  maka BIN tidak boleh melakukan tindakan pengamanan di lapangan. 

"Terlebih bukan tindakan yang mengancam keamanan negara. Karena prinsip standarnya urusan penegakkan hukum dan ketertiban ada ditangan Polri, sedangkan keamanan negara di tangan TNI," tegas Harits,  kepada INDOPOS. 

Atas dasar itu,  tindakan Kabinda Riau terhadap Neno Warisman adalah tindakan tidak pantas. 

"Intelijen dan seluruh anasirnya biasanya kerjanya lebih banyak unpublish. Nah, pada kasus Pekanbaru adalah accident betapa alat negara sudah bias menjadi alat kekuasaan di rezim Jokowi," cetusnya. 

Dirinya pun menegaskan, jika rezim Jokowi tidak baik-baik menempatkan alat negara sebagaimana mestinya, maka dampaknya bisa fatal. 

"Negara bisa berubah sangat tiran dan fasis, ujungnya adalah perlawanan rakyat," tegasnya. 

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa saat ini rakyat sudah semakin pintar dan melek informasi,  khususnya melalui media sosial. Jika terus mendapatkan tekanan,  maka masyarakat kelas menengah bisa menjadi loko dari sebuah perlawanan rakyat. 

"Jadi pergerakan masyarakat di sosial media tidak sepenuhnya di tangan status quo hari ini," pungkasnya. 

Pengamat intelijen Al Chaidar juga menegaskan bahwa tindakan Kabinda Riau itu menyalahi aturan. 

"Itu bukan tupoksi kerja intelijen. Jelas sudah menyalahi fungsinya. Dan Ini merupakan praktik abuse of power," tegasnya. 

Pengamat dari Universitas Malikussaleh,  Aceh ini pun menuturkan perilaku Kabinda Riau itu bisa dibawa ke "meja hijau". 

"Sanksinya harus dipecat dan diproses pengadilan," tandasnya. 

Sementara itu,  Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto ketika dikonfirmasi INDOPOS menyatakan siap untuk menjelaskan perihal tindakan Kabinda Riau dalam pengadangan Neno Warisman. 

"Komisi I adalah Mitra kerja BIN di DPR RI,  dan memang harus tahu duduk permasalahannya dari sumber pertama," ucapnya. 

Wawan mengatakan BIN Daerah  Riau hanya menjalankan tugas agar tidak terjadi bentrokan massa. Terlebih acara yang dihadiri Neno tidak mendapat izin.

''Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut,'' kata Wawan. 

Namun, Wawan membantah tuduhan pemulangan Neno menunjukkan BIN tidak netral. Tindakan itu disebutnya semata untuk memastikan keselamatan warga.

Tidak ada keberpihakan atau upaya tidak netral dari BIN dalam perhelatan Pemilu, akan tetapi menjaga keselamatan warga dan upaya cegah dini untuk hal-hal yang tidak diinginkan mutlak harus dilakukan, sehingga hal ini bukan dimaksudkan untuk keberpihakan, tetapi untuk menjaga keselamatan dan tegaknya aturan setelah tidak ada izin atas acara tersebut," sebutnya.

Wawan memberi penjelasan soal Kabinda Riau yang muncul dalam video Neno dan turut menekan agar Neno dan rekannya segera meninggalkan Riau.

''Kabinda Riau selaku penanggung jawab Kominda (Komite Intelijen Daerah) menjadi pihak yang harus berada di garis depan guna mengambil langkah preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tutupnya. (dil/ibl) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #2019gantipresiden #kpu-ri #bin-riau #neno-warisman 

Berita Terkait

OSO Lawan Putusan KPU 

Politik

KPU Warning Jokowi

Politik

Prabowo - Sandi Patungan Dana Awal Kampanye Rp 2 M

Politik

PKS Siap Menangkan Prabowo-Sandi Sampai Level RT

Politik

IKLAN