Minggu, 18 November 2018 07:46 WIB
pmk

Headline

Pemerintah Realisasikan Impor Beras 1,8 Juta Ton

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah akan tetap merealisasikan rencana impor beras dengan target 1,8 juta ton hingga bulan September 2018. Alasannya, sudah menjadi keputusan Pemerintah untuk mengatasi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan ini pun terus menuai kecaman dari berbagai kalangan. Karena dilakukan di saat masa panen raya. 

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Bhima Yudhistira menilai, impor beras yang akan dilakukan pemerintah sebenarnya kurang perlu.

"Stok beras di gudang Bulog masih 2,2 juta ton dan aman untuk 6 bulan ke depan. Impor beras untuk stabilisasi harga belum dibutuhkan," ujarnya, Senin (27/8/2018). 

Menurut Bhima, ada efek negatif apabila impor beras dipaksakan. Yakni  melemahnya rupiah. "Defisit perdagangan bisa melebar dan kontradiktif terhadap rencana pemerintah untuk mengendalikan barang impor," ujarnya. Lebih lanjut Bhima mengatakan,  jika beras impor bertepatan dengan panen raya yang kena dampak adalah daya beli petani.  "Akar masalahnya pada data pangan yang belum sinkron. Idealnya data pangan hanya bersumber dari BPS. Tiap kementerian harus tunduk pada data BPS. Disini lemahnya Kemenko Perekonomian untuk mendamaikan kepentingan antara Kemendag, Kementan dan Bulog. Idealnya masalah impor beras selesai di level koordinasi," pungkasnya.

Beras impor yang sudah masuk ke Indonesia hingga saat ini mencapai 1,8 juta ton. Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Menurut Darmin, jumlah tersebut, terbilang kurang. Sebab pemerintah telah mengeluarkan izin terbit impor besar mencapai 2 juta ton pada 2018. Terlebih, Kementerian Perdagangan telah memberikan izin impor bagi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) sebesar 1 juta ton di pertengahan tahun ini.

Izin impor ini, sambung Darmin, merupakan ketiga kalinya sebelumnya pemerintah secara berturut-turut memberikan izin impor beras sebesar 500 ribu sebanyak dua kali kepada Bulog. Secara total jumlah impor beras mencapai dua juta ton.

"Hasil rakornya apa? Yang sudah datang, ada yang masih di pelabuhan juga. Tapi angkanya 1,8 juta ton," ujarnya kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Darmin menjelaskan, kenapa pemerintah berani memberikan izin impor hingga mencapai 2 juta ton pada 2018. Dia menyebut, beberapa negara sebelumnya telah menyepakati dan berani menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan stok beras di dalam negeri. Namun, justru yang terealisasi saat ini baru ada sekitar 1,8 juta ton.

"Karena tadinya ada negara yang bilang iya, tapi sampai tanggal yang dijanjikan enggak datang. Ya enggak usah dibilang  negaranya dari mana. Tapi tadinya 2 juta itu aslinya," imbuh Darmin.

Di sisi lain, Darmin pun mengakui, penyerapan beras di dalam negeri yang dilakukan oleh Bulog per semesternya semakin menurun. Oleh karena itu, pihaknya pun sudah memperingatkan Bulog untuk betul-betul turun tangan. Itu dilakukan, sebab di beberapa pasar, harga beras terus bergerak naik.

"Jangan  kemudian yang ditargetkan stocknya berapa, yang harus dilihat kalau perlu operasi pasar, ya operasi pasar. Kalau perlu rasrta dikirim, ya dikirim," imbuhnya. 

Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar membenarkan. Dia mengaku, impor beras tahun ini ditargetkan akan mencapai 1,84 juta ton dan berlangsung hingga bulan September.

"Memang jatahnya segitu 1,84 juta ton," tandasnya, Senin (27/8/2018).

Menurutnya, hal tersebut tidak memiliki kaitan dengan iklim politik jelang Pemilihan Umum Presiden 2019 mendatang nanti. "Kita bukan hanya semata-mata bicara pemilu, kita bicara inflasi, kita bicara harga yang naik kan tidak mungkin kita biarkan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan impor beras sudah diputuskan dalam rapat. "Pertama 500 ton, 500 ton, 1 juta ton. Itu sudah keputusan rakor 4 bulan lalu," ujarnya.

Hingga Juli 2018, impor beras oleh Bulog sudah  sekitar 1  juta ton. Yakni sebanyak 500 ribu ton beras pada Februari 2018 dan 500 ribu ton pada Mei 2018. Adapun sisa kuota impor 1 juta ton rencananya dilakukan sebelum akhir September 2018. Terkait impor beras, usai rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (27/8) Enggar  juga meminta tolong diingat sebelumnya juga pernah impor.

"Tahun 2014 kita impor 2,5 juta ton. Tahun 2015-2016 kita impor 1,5 juta ton. Itu kan akumulasi sehingga persediaannya tetap berjalan," ujarnya.

Pada 2018, pemerintah memutuskan mengimpor beras 2 juta ton. Yakni pada tahap pertama 500 ton, kemudian selanjutnya 500 ton dan kemudian 1 juta ton beras. Jumlah itu menurutnya  dengan asumsi produksinya berjalan dengan baik.

"Kita nggak bakalan impor kalau ketersediaan cukup dan harganya sesuai dengan harga eceran tertinggi," ujarnya.

Walau demikian, pemerintah bakal melakukan penetrasi pasar. Sebab Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS),  harga beras kualitas medium I sudah mencapai  Rp11.700 per kilogram dan beras kualitas medium II sebesar Rp11.600 per kilogram.

"Penetrasi pasar beras guna menjaga stabilisasi harga komoditas tersebut sesuai harga eceran tertinggi (HET)," jelas Enggar.

Adapun penetrasi pasar dengan menggelontorkan beras dari stok Bulog.  Menurutnya, pemerintah  sudah rakor dan memerintahkan kembali guyur pasar untuk penetrasi pasar. (dai/aen) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #impor-beras 

Berita Terkait

Stok Aman, Bisa Ekspor Beras

Nasional

Data Beras Berantakan, Perbaiki Dulu Baru Impor

Nasional

Impor Beras Menjadi Blunder

Nasional

IKLAN