Jumat, 21 September 2018 10:58 WIB
pmk

Junta Militer Myanmar Lakukan Genosida

Redaktur:

ANTI-ROHINGYA - Para pendukung Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing, selaku pucuk pimpinan Tatmadaw, sebagai terduga utama pelaku genosida warga muslim Rohingya. Ketua Tim Pencari Fakta PBB Marzuki Darusman (foto insert). AFP PHOTO / ROMEO GACAD/ FABRICE COFFRINI

INDOPOS.CO.ID – Tim Pencari Fakta Myanmar yang bekerja di bawah naungan Komisi HAM PBB baru saja merampungkan misinya. Kemarin (27/8) tim menyajikan laporan dalam jumpa pers di markas Komisi HAM PBB di Jenewa, Swiss. Kesimpulannya, junta militer Myanmar sengaja melakukan genosida di Negara Bagian Rakhine. Aung San Suu Kyi mengetahui rencana tersebut.

’’Ini adalah tindak kriminal terbesar sepanjang sejarah,’’ ungkap Marzuki Darusman, ketua tim pencari fakta, sebagaimana dikutip Al Jazeera. Mantan Jaksa Agung Republik Indonesia itu mengatakan, ada enam tokoh militer yang bertanggung jawab atas peristiwa yang mengakibatkan ratusan ribu etnis Rohingya kabur dari Myanmar tersebut.

Dalam kesempatan itu, Marzuki menyatakan bahwa timnya berani mengambil kesimpulan yang membuat Myanmar berang setelah mewawancarai 875 narasumber. Wawancara tersebut, menurut dia, juga diperkuat bukti-bukti berupa foto, video, dan citra satelit.

Genosida, menurut tim pencari fakta, terjadi di tiga negara bagian berbeda. Yakni, Kachin, Shan, dan Rakhine. Namun, kejahatan paling kentara terjadi di Rakhine yang didominasi kaum Rohingya. Aksi pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan terhadap anak, pembakaran desa, dan penganiayaan terjadi di sana.

Christopher Sidoti, anggota tim pencari fakta, meminta Dewan Keamanan (DK) PBB segera menindaklanjuti temuan timnya. ’’Sudah ada banyak bukti,’’ tuturnya. Dalam laporannya, tim pencari fakta bahkan menyebut nama enam petinggi Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar. Enam orang itu, menurut dia, layak diperiksa.

Jenderal Min Aung Hlaing, pucuk pimpinan Tatmadaw, menjadi orang pertama yang namanya tercantum sebagai pelaku genosida. Sebenarnya, menurut Sidoti, masih ada nama-nama lain yang terlibat dalam aksi biadab tersebut. Namun, tim pencari fakta tidak akan membeberkan semua nama. ’’Jika ada yang membutuhkannya untuk urusan hukum, akan kami berikan,’’ tegasnya.

Kemarin kesimpulan tim pencari fakta tersebut langsung banjir tanggapan. Mark Field, anggota parlemen Inggris, menegaskan bahwa kejahatan perang tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. ’’(Perdana Menteri Inggris) Theresa May harus ikut menyeret Myanmar ke Mahkamah Internasional. Jika diam saja, berarti dia melindungi Min Aung Hlaing dan kroninya,’’ papar Mark Farmaner, direktur Burma Campaign, sebagaimana dilansir The Guardian.

Meski nama Suu Kyi tidak tercantum dalam laporan tersebut, tim pencari fakta menyebut ikon demokrasi Myanmar itu turut terlibat. Keterangan para saksi dan bukti-bukti menyiratkan bahwa Suu Kyi mengetahui genosida tersebut. Namun, dia diam saja. Karena itu, putri mendiang Jenderal Aung San tersebut juga dianggap salah.

Akhir-akhir ini masyarakat internasional semakin kuat mendesak Myanmar agar bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan Rohingya. Pada Juni Uni Eropa (UE) memberikan sanksi terhadap tujuh jenderal militer Myanmar karena dugaan genosida. Sanksi itu ditanggapi dengan pemecatan Jenderal Maung Maung Soe oleh pemerintah Myanmar.

Secara terpisah, Facebook pun mereaksi laporan tim pencari fakta PBB itu. Facebook memblokir 18 akun dan 52 laman yang dinilai memprovokasi krisis kemanusiaan Myanmar. Di antara akun yang diblokir, terdapat akun resmi Min Aung Hlaing. ’’Kami tak mau mereka menggunakan jasa kami untuk memanaskan situasi.’’ Demikian bunyi keterangan resmi Facebook. (bil/c15/hep/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #rohingya #militer-myanmar 

Berita Terkait

Solidaritas ”Arrest Me Too” Meluas

Internasional

Solidaritas ”Arrest Me Too” Meluas

Internasional

Desak Bebaskan Dua Wartawan, Warga Rohingya Ikut Demo

Internasional

Militer Myanmar Palsukan Foto di Buku

Internasional

Facebook Bekukan AkunPendukung Genosida

Internasional

IKLAN