Selasa, 20 November 2018 09:20 WIB
pmk

Banten Raya

ATR/BPN Tangsel Klaim Pengurusan PTSL Tak Bermasalah

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Kantor Pertanahan Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tangerang Selatan (Tangsel) mengklaim pelaksanaan pelayanan sertifikat program pendaftaran lengkap (PTSL) bagi masyarakat tak mampu tak menuai masalah. Sebab, program nasional (prona) yang dijalankan itu telah satu pintu dengan berkoordinasi melalui kelurahan.

Hal itu ditegaskan langsung Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, ATR/BPN Tangsel, Kadi Mulyono. Kata dia, sampai saat ini pengurusan administrasi pertanahan yang menyasar bagi warga kurang mampu tak menuai gejolak apapun. Karena dalam pengurusan legalitas aset tersebut ATR/BPN tidak memungut biaya apapun dari pemohon.

“Tidak benar jika kami memberatkan pemohon. Isu soal itu hanya pembiasan semata, agar pelayanan PTSL yang dijalankan terganggu. Kami pastikan tidak ada yang bermain dalam prona ini,” katanya kepada INDOPOS saat dikonfirmasi, Selasa (28/08).

Terkait adsnya biaya pendaftaran tanah dalam PTSL, lanjut Kadi, pembebanan biaya itu telah ditanggung pemerintah. Seperti biaya penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Sehingga isu yang dipersoalkan lembaga masyarakat akan biaya itu dibebankan kepada pemohon tidaklah benar.

“Biar lebih jelasnya silahkan pemohon bisa konfirmasi ke kami langsung. Ini kan isu yang dimainkan mereka sendiri. Jika ada oknum pegawai kami yang bermain silahkan dilapor agar ditindak tegas,” ungkapnya.

Terkait beban biaya yang harus dibayarkan pemohon PTSL, sambung Kadi, itu hanya berupa matrai yang dibubuhkan kedalam berkas sejumlah persyaratan. Diantaranya, pemberian tanda batas berupa patok, biaya ukur dan melengkapi dokumen.

“Harus pakai materai semua dan ditanggung oleh pemohon atau pemilik tanah termasuk persyaratan KTP, BPHTB, Surat Tanah dan PBB tahunan berjalan. Pajak yang harus ditanggung sama pemohon sendiri,” tegasnya.

Data ATR/BPN Tangsel adapun sertifikat tanah dalam program prona yang dikeluarkan saat ini mencapai 30.000 bidang. Sedangkan 56.000 bidang sedang dalam pengumpulan data yuridis.

Sementara Kasi HHP ATR/BPN Tangsel Shinta Purwitasari menuturkan, ada sebanyak 70.000 bidang tanah yang harus diselesaikan ATR/BPN Tangsel di 2018. Untuk mensukseskannya adalah membentuk tujuh tim dalam pengumpulan data yuridis dan pengukuran di 35 Kelurahan yang tersebar di tujuh Kecamatan. Yakni Kecamatan Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat Timur dan Serpong Utara. Upaya lain dalam rangka menyelesaikan target PTSL Tahun 2018 dengan cara mengoptimalkan tenaga serveyor kadaster berlisensi (SKB) yang sudah mendapatkan lisensi atau ijin kelayakan dari Kementerian ATR/BPN dalam membantu pengukuran termasuk pengambilan data fisik bidang tanah.

"Tahun 2017 lalu tanah yang belum bersertifikat berdasarkan daftar himpunan ketentuan pajak tinggal 141.150 bidang tanah dari jumlah 412.812 bidang tanah yang ada di Kota Tangsel dan itu belum dikurangi dengan program PTSL Tahun 2017 sebanyak 40.000 bidang tanah dan UKM sebanyak 300 bidang tanah," pungkasnya.(cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #atrbpn-tangsel 

Berita Terkait

IKLAN