Senin, 24 September 2018 05:13 WIB
pmk

Politik

Bentuk Bapilu, Fadel Muhammad Terancam Sanksi

Redaktur:

BERINGIN-Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam acara di Jakarta beberapa waktu lalu. HENDRA EKA/JAWA POS

INDOPOS.CO.ID - Partai Golkar berbenah pasca kadernya, Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1 oleh KPK. Partai berlambang beringin itu melangsungkan rapat pleno dengan agenda pembentukan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) serta sanksi kepada kader yang bermasalah.

Pantauan di lapangan, sejumlah elite partai hadir seperti Bendahara Umum Golkar Robert Kardinal, Korbid Kesra Roem Kono, Korbid Pemenangan Pemilu Jawa-Kalimantan Nusron Wahid, Korbid Penggalangan Khusus Hajriyanto Thohari, Korbid Perempuan, Pemuda dan Inovasi Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang memimpin jalannya rapat pleno mengatakan, rapat ini utamanya membahas terkait pemenangan Pemilihan Umum 2019. "Ya salah satu kita membentuk Bapilu," ujarnya kepada wartawan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/8).

Menteri Perindustrian (Memperin) itu menjelaskan, Bapilu nantinya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dikhususkan untuk memenangkan para kader di pemilihan umum legislatif (pileg) di daerah penting secara nasional. "Jadi untuk pileg, tentunya kita sudah melakukan pertemuan dengan para fungsionaris yang akan maju, kita sudah petakan daerah yang perlu pemenangan ke depan," jelas Airlangga.

Dia juga menyebut pembahasan perihal kader-kader Partai Golkar yang terlibat suatu kasus dibahas secara spesifik dalam rapat yang digelar selama tiga jam itu. Seluruh kader Partai Golkar yang tersandung masalah sudah mengajukan pengunduran diri. "Seluruhnya sudah mengundurkan diri dari Golkar, sesuai dengan pakta integritas, pada saat terjadi kasus hukum, yang bersangkutan mengundurkan diri," imbuhnya.

Namun, kata dia, Partai Golkar tetap akan memberikan dukungan kepada mantan-mantan kadernya. Dirinya memastikan akan memberikan bantuan hukum bila diperlukan. "Tentunya pada waktunya, pada saat diminta, tentu kita akan memberikan support," pungkas Airlangga.

Bahkan, dia sempat menyindir Fadel Muhammad yang merupakan pihak penyebar berita bila Partai Golkar pecah pada Pemilu 2019. "Yang pertama, Fadel Muhammad itu katakanlah sudah nyalon di DPD dan ketika berkas pendaftarannya diterima di KPU, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa bicara lagi tentang partai," imbuhnya.

Ditambahkan, politisi Partai Golkar Firman Subagiyo mengatakan, pernyataan Fadel itu dinilai bertentangan dengan hasil Rapimnas Golkar yang mendukung penuh Jokowi siapapun cawapresnya. "Mekanisme partai kan ada di dalam AD/ART kita. Itu wajib dipatuhi oleh seluruh elemen,” tukasnya.

Firman menyatakan, rapat pleno bukan hanya membahas terkait langkah-langkah DPP ke depan yang bertujuan untuk menyolidkan barisan di tingkat bawah. Namun, beberapa kader yang akan terancam sanksi lantaran bermasalah.

Sebelumnya, di sela gladi resik penobatan sebagai Guru Besar Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (21/8) lalu, anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad menyayangkan munculnya nama Ma'ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Menurut dia, kemunculan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Jokowi memicu perpecahan di internal Golkar. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-golkar 

Berita Terkait

IKLAN