Rabu, 21 November 2018 01:18 WIB
pmk

Banten Raya

Dinkes Kota Bekasi Klaim Vaksin MR Tak Bermasalah

Redaktur:

IKHLAS-Omah, 40, memegang foto anak semata wayangnya semasa hidup Indriyani, 11, yang diduga tewas usai diimunisasi DPT di sekolahnya di Kabupaten Bogor. Foto. rangga/metropolitan/jpg

INDOPOS.CO.ID - Usai keluarnya fatwa MUI haram terkait vaksin Measles dan Rubela (MR), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi mengklaim tidak ada yang salah dalam pemberian vaksin yang dilajukan pada 2017 lalu. Alasannya, belum ada vaksin pengganti untuk mencegah penyakit campak dan rubella yang mengancam anak-anak.

”Saya membaca fatwa MUI itu secara utuh. Dimana tidak menyoal vaksin tersebut digunakan sebelum ada penggantinya,” terang Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bekasi, Dezi Sukrawati, Senin (27/8).

Dia juga mengaku, pemberian vaksin MR tahap pertama dilakukan di Kota Bekasi pada 2017 lalu. Totalnya ada 658.563 anak yang divaksin. Namun, untuk tahun 2018 program itu baru dijalankan di daerah yang ada di luar Pulau Jawa. ”Sampai sekarang belum ada penolakan dari masyarakat atas vaksin MR,” paparnya.

Dezi mengaku, masyarakat di Kota Bekasi sejauh ini telah teredukasi terkait pentingnya pemberian vaksi MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella atau Congenital Rubella Syndrome (CR8). ”Karena kami kampanyenya sudah dari tahun kemarin ya, jadi masyarakat sudah memahami tentang pentingnya vaksin tersebut," katanya.

Akan tetapi, kata dia juga, untuk kampanye vaksin MR di luar Pulau Jawa sangat berat lantaran waktunya berdekatan dengan keluarnya fatwa MUI. Sebab, jadwal pemberian vaksin MR di luar Pulau Jawa dilakukan tahun ini. ”Agak berat memang kampanye vaksin MR untuk tahun ini," ujarnya juga.

Dezi menjelaskan pemberian vaksin MR ke anak-anak ini untuk memberikan kekebalan tubuh. Vaksin MR masuk sebagai program imunisasi rutin yang jadwalnya diberikan kepada balita usia 9 bulan, 18 bulan dan anak kelas 1 SD/sederajat.

Sementara itu, Gana Dania, 30 seorang ibu rumah tangga mengaku terkejut dengan fatwa MUI yang menyebutkan vaksin MR haram. Sebab, saat membawa anaknya ke Posyandu, tidak ada pemberitahuan soal kandungan dalam vaksin tersebut. "Saya mana tahu kalau ada yang salah dalam kandungan vaksin MR,” terang wanita berjilbabn itu.

Dia berharap, kedepan pemerintah lebih seleksi untuk pengadaan vaksin. Karena sebelumnya di Kota Bekasi sempat beredar vaksin palsu. "Saya berharap untuk masalah kesehatan pemerintah harus lebih jeli, tidak asal memberikannya ke masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 33 Tahun 2018 terkait vaksinasi Measles Rubella (MR) yang terbukti mengandung babi. Vaksin MR ini merupakan produk dari Serum Institute of India (SII) untuk program imunisasi MR yang dilakukan saat ini di 28 provinsi di luar Pulau Jawa.

Hasil analisis dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) menyimpulkan dalam proses produksi vaksin MR memang memanfaatkan unsur berasal dari babi. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam mengatakan sesuai Fatwa MUI sebelumnya, hukum kandungan vaksin MR produksi India itu haram.

Hal itu karena proses produksi pembuatan vaksin yang memanfaatkan unsur babi. ”Tapi dalam kondisi faktual sekarang berdasarkan informasi kedaruratan jika terjadi bahaya dan efek dari kecacatan permanen yang merusak kesehatan masyarakat, maka vaksin MR dibolehkan,” jelas.

Keputusan vaksin MR dibolehkan MUI didasarkan pada tiga hal. Pertama, kondisi darurat. Kedua, keterangan dari ahli yang kompeten bahwa ada bahaya yang bisa timbul bila tidak diimunisasi. ”Ketiga soal belum ditemukan adanya vaksin MR yang halal hingga saat ini,” katanya. (dny/els/run/jpc)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mui #dinkes-kota-bekasi 

Berita Terkait

IKLAN