Minggu, 18 November 2018 01:17 WIB
pmk

Nusantara

Akibat Gempa di NTB, 400 Sekolah dan 118 Puskesmas Rusak

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendata jumlah bangunan rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Bangunan yang terus diverifikasi datanya meliputi bangunan sekolah, puskesmas hingga pasar.

”Misalnya sekolah beberapa hari lalu 330 dilaporkan rusak, tapi kemudian bertambah katanya lebih 400. Jadi proses verifikasi jalan terus. Rumah sakit ada kurang lebih 118 puskesmas dilaporkan rusak. Pasar juga ada 22 yang dilaporkan rusak,” ungkap Danis Hidayat Sumadilaga, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dalam Forum Merdeka Barat (FMB), di Jakarta, Senin (27/8).

Danis menjelaskan, melalui Instruksi Presiden (Inpres), pemerintah berupaya melakukan percepatan terhadap perbaikan infrastruktur berupa fasilitas umum. Ditargetkan pada Desember 2018, fasilitas-fasilitas umum itu sudah bisa berfungsi normal. ”Jadi untuk fasilitas publik tersebut, sesuai dengan Inpres, itu bagaimana fasilitas publik harus segera operasional sampai dengan Desember 2018,” ujarnya.

Selain fasilitas umum, sambung Danis, infrastruktur pribadi berupa rumah masyarakat juga banyak mengalami kerusakan akibat gempa. Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, ada sebanyak puluhan ribu rumah warga rusak karena gempa tersebut. ”Khusus untuk rumah masyarakat, data sementara waktu itu ada 74 ribu, tapi data terbaru dari BNPB itu kurang lebih 115 ribu yang teridentifikasi sedang dalam proses verifikasi,” tuturnya.

Terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah telah mencairkan anggaran sedikitnya Rp 1,9 triliun untuk merehabilitasi dan merekonstruksi daerah yang terkena dampak gempa Lombok dan Sumbawa, NTB. ”Yang saya laporkan ke Bapak Wapres bahwa sampai hari ini pencairan yang dilakukan khusus untuk menangani bencana di NTB: Lombok dan Sumbawa telah mencapai Rp 1,9 triliun,” terangnya kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi penanganan gempa NTB di Kantor Wapres Jakarta, Senin (27/8).

Anggaran, lanjutnya, diperoleh dari pos dana yang dimiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan realokasi dari kementerian dan lembaga Pemerintah non-kementerian (K/L).

Anggaran, kata Sri Mulyani, telah diberikan pemerintah melalui Kementerian Sosial senilai Rp 1,25 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 7,8 miliar, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 176,2 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 230 miliar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp 1,5 miliar. Anggaran yang berasal dari BNPB sekitar Rp307 miliar; termasuk untuk rehabilitasi 5.000 unit rumah rusak. ”Mungkin akan direvisi caranya untuk menangani sekitar 70 ribu rumah,” ujar Sri Mulyani.

Dia juga memaparkan, bantuan dari pemerintah melalui Kemensos diberikan untuk pemberian santunan, paket sembako, dapur umum, bahan pangan, sandang dan tenda. Dari Kementerian Kesehatan untuk pemberian obat-obatan, logistik gizi, dan tenda pos kesehatan.

”Anggaran untuk Kementerian PUPR digunakan untuk penyediaan mobil tangki air, mobil sanitasi, truk bak terbuka, toilet kabin dan genset. Anggaran bantuan dari Kemendikbud digunakan untuk pembangunan tenda darurat belajar dan peralatan sekolah, serta dari Kementerian ESDM dipakai untuk pembuatan dan pemeliharaan sumur tanggap darurat. Kami juga sedang memproses permintaan BNPB sebesar hampir Rp 6 triliun,” tutupnya. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #gempa-lombok #gempa-bumi 

Berita Terkait

Tanah Labil, Rawan Gempa Bumi

Megapolitan

Kota Palu Terbanyak Korban Meninggal Gempa Sulteng

Headline

Pascagempa Sulteng 4 Daerah Masih Terisolasi

Headline

Yang Tersisa dari Musibah Tsunami di Sulawesi Tengah

Nasional

BNI Bangun 400 Huntara di Daerah Bencana

Nusantara

IKLAN