Minggu, 23 September 2018 12:06 WIB
pmk

Jakarta Raya

Jaminan Pensiun Itu Wajib Hukumnya

Redaktur:

PATUH-Kunjungan petugas BPJS Ketenagakerjaan ke salah satu proyek apertemen di Jakarat Utara.

INDOPOS.CO.ID - Salah satu hak pekerja adalah mendapatkan Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan. Untuk memastikan hal itu BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua terus bersosialisasi maupun melakukan Sidak ke perusahaan-perusahaan. Salah satu tujuannya adalah memastikan hak JP pekerja dilaksanakan oleh perusahaan. Salah satu dari perusahaan besar yang mulai memberikan Jaminan Pensiun kepada karyawannya adalah Agung Sedayu Group.

”Kami mengapresiasi kepatuhan Agung Sedayu group terhadap aturan Undang-Undang. Karena mulai dari holding dan seluruh anak perusahaannya sudah mengikutkan program Jaminan Pensiun untuk seluruh karyawannya,” ujar Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mangga Dua Indra Iswanto di sela-sela kunjungan dan sosialisasi di Proyek Apertemen Sedayu City, Jakarat Utara. Dalam kunjungan tersebut sekaligus sosialisasi manfaat dan layanan terbaru BPJS Ketenagakerjaan antaralain layanan kartu digital.

Dikatakan, Agung Sedayu kini sudah mengikuti program lengkap BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun. Menurut Indra, keikutsertaan program JP tersebut adalah hasil dari proses pemeriksaan antara BPJS Keteneagakerjaan Jakarta Mangga Dua dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik aindonesia.Sebelumnya, sejumlah perusahaan termasuk Agung Sedayu Grup belum mengikutkan program JP pada karyawannya.

”Perusahaan yang tidak mengikuti program JP adalah pelanggaran dan termasuk pada kategori PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) Program , yang itu pasti akan kami tindak. Karena JP adalah wajib hukumnya terutama bagi perusahan besar,” ujar Indra. Sederet sanksi akan menanti pemberi kerja yang melanggar aturan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Antara lain penerbitan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2T) terhadap perusahaan besar yang belum mengikuti program JP.

”Sanksi terberat adalah tindak pidana. Pemberi kerja bisa dituntut hukuman penjara maksimal delapan tahun atau denda maksimal Rp 1 miliar,” tegas Indra. (dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-ketenagakerjaan 

Berita Terkait

Penyandang Disabilitas Cairkan JHT dengan Mudah

Jakarta Raya

Sadarkan Generasi Millenial Pentingnya Perlindungan Dasar

Jakarta Raya

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapat Diskon Rawat Inap

Jakarta Raya

Pastikan Perlindungan Pekerja Konstruksi

Jakarta Raya

BPJS Ketenagakerjaan Ajak Investor Serbu Pasar Modal

Nasional

IKLAN