Senin, 24 September 2018 04:53 WIB
pmk

Headline

KPK Dalami ‘Uang Listrik’ ke Munaslub Golkar

Redaktur:

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah

INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pengakuan Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih soal adanya aliran uang ke Golkar, untuk membiayai Munas Luar Biasa (Munaslub) . Eni Saragih merupakan tersangka dalam kasus suap PLTU Riau-1.

KPK semakin mendalami dugaan mengalirnya uang suap PLTU Riau-1 ke Golkar, setelah adanya pengakuan mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, yang diperiksa KPK sebagai saksi, Senin Senin (27/8/2018).

“Ya. Saya dengar begitu (uang Rp 2 miliar untuk Munaslub Golkar)," kata Setya Novanto usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah menjawab kepada wartawan menjelaskan, KPK perlu melihat, mengklarifikasi dan memverifikasi ketika ada informasi-informasi terkait dengan aliran dana. “Apakah aliran dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka atau aliran dana untuk kepentingan kegiatan partai politik maupun aliran dana terkait dengan kontestasi politik. Kami akan terus mendalaminya,” tutut Febri di gedung KPK, Kuningan, Selasa (27/8/2018).

Lantas, kapan KPK akan meminta keterangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto? Menurut Febri, sejauh ini belum dijadwalkan. “Sejauh ini belum ada informasi terkait dengan jadwal pemeriksaan (Airlangga) tersebut. KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Baik dari pihak swasta ataupun pihak terkait lainnya,” kata Febri.

Dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau-1, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih dituduh menerima fee sebesar 2 miliar dari Johannes B Kotjo, pengusaha pemilik perusahaan Blackgold. Pada pemeriksaan Senin (27/8/2018) lalu, Eni mengaku bahwa fee yang ia terima, sebagian ia salurkan ke Munaslub Golkar.”Memang benar ada duit Rp 2 miliar saya terima. Tapi sebagian saya berikan untuk Munaslub,”ujar Eni usai pemeriksaan, Senin (27/8/2018).

DPP Partai Golkar telah membantah adanya aliran dana suap proyek PLTU Riau 1 dari Eni Saragih sebesar Rp 2 miliar untuk pembiayaan Munaslub Golkar 2017.

"Golkar tidak pernah menerima uang sepeser pun dari Saudari Eni Saragih untuk Munaslub," ujar Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar 2017, Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (27/8/2018).

Agus menekankan, dirinya selaku Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber pendanaan munaslub itu.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, tidak ada aliran uang suap yang masuk untuk kebutuhan Munaslub partai. Sumber dana hanya dari iuran anggota.

Dikatakan, Partai Golkar akan menunggu hasil penyidikan KPK terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1  yang menjerat kadernya yakni Eni Saragih dan Idrus Marham. Dia berjanji bakal mempelajari temuan dari komisi antirasuah.

"KPK kan sedang bekerja. Kalau temuan-temuan mereka pasti diberikan kepada kita," ucapnya.

KPK sendiri masih terus menelusuri aliran dana tersebut. Termasuk sejauh apa keterlibatan Idrus Marham yang sekarang berstatus tersangka. “Kita masih terus periksa saksi-saksi,” jelas juru bicara KPK Febri Diansyah.

Idrus Marham sendiri hingga saat ini belum ditahan, walau sudah berstatus tersangka. Febri Diansyah menjelaskan, KPK sedang mengumpulkan keterangan saksi-saksi lainnya. “Kami masih memerlukan pemeriksaan saksi-saksi baik dari pihak swasta ataupun pihak keluarga tersangka,”kata Febri. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #korupsi #partai-golkar 

Berita Terkait

IKLAN