Minggu, 16 Desember 2018 02:29 WIB

Nasional

Suap Proyek Lamsel, KPK Dalami Pihak Swasta untuk Tersangka Gilang Ramadhan

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2018.

Kali ini KPK periksa saksi bernama Pungky untuk tersangka Gilang Ramadhan. Pungky merupakan pegawai PT Adi Guna Anugerah Abadi. KPK membutuhkan pengetahuan saksi dalam kasus tersebut.

“KPK akan periksa saksi Pungky untuk tersangka Gilang Ramadhan, KPK juga akan menggali informasi terhadap saksi terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Lampung Selatan,”ujar Febri Diansyah, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Dalam kasus ini Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan diduga menerima suap dari seorang pengusaha bernama Gilang Ramadan. Suap diberikan Gilang mendapatkan sejumlah proyek infrastruktur di Lampung Selatan.

Gilang diduga memakai sejumlah perusahaan dalam pemenangan sejumlah proyek tersebut. Kendati demikian, perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam kendali Gilang.

Pada saat OTT, KPK menemukan uang sejumlah Rp 600 juta yang diduga merupakan suap untuk Zainudin. Uang Rp 200 juta di antaranya diduga merupakan pencairan uang muka terkait 4 proyek senilai Rp 2,8 miliar.

Empat proyek yang dimenangkan perusahan milik Gilang adalah pengadaan pembangunan Box Culvert Waysulan yang dimenangkan CV Langit Biru, rehabilitasi ruang Jalan Banding Kantor Camat Rajabasa yang dimenangkan CV Langit Biru, peningkatan ruas Jalan Kuncir Curug yang dimenangkan CV Menara 9.

Untuk dugaan suap ini, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka yakni Zainudin, Gilang, Agus Bhakti, dan Anjar Asmara selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Sebagai pemberi, Gilang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun sebagai pihak penerima, Zainudin bersama dengan Anjar dan Agus disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #korupsi 

Berita Terkait

Kada Bisa Tiap Pekan Di-OTT

Headline

Komitmen Bangun Pendidikan Antikorupsi

Nasional

Novel Desak Presiden Bentuk TGPF

Headline

IKLAN