Sabtu, 17 November 2018 06:22 WIB
pmk

Headline

BIN, TNI, dan Polri Harus Netral

Redaktur:

ilus

INDOPOS.CO.ID -  Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri diminta untuk bersikap netral dalam menghadapi pemilihan presiden 2019 mendatang. Ketiga lembaga tersebut jangan sampai menjadi alat penguasa. Terlebih digunakan sebagai mesin penekan kelompok masyarakat yang tidak mendukung pasangan petaha, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Sebagai perangkat keamanan bangsa dan negara, BIN, TNI dan Polri harus melindungi warganya. Apapun sikap politiknya.

"Saya kira reaksi publik atas kejadian di Pekanbaru dengan keterlibatan Kepala BIN daerah, menjadi sebuah kesimpulan bahwa ada keterlibatan aparat untuk memenangkan petahana, adalah hal yang wajar," kata Sukamta kepada INDOPOS di Jakarta,  Selasa (28/8/2018).

Menurutnya, jika tidak mau dipandang seperti itu,  maka semua lembaga penegak hukum harus bekerja sesuai tupoksinya. "Berjalanlah pada track yang benar,  yakni melindungi warga tanpa terkecuali. Dan bekerja tidak melampaui tupoksinya sebagaimana yang diatur oleh UU. Baik itu BIN  dan TNI,  selaku mitra dari komisi I DPR," ujarnya.

Politisi PKS ini pun mencontohkan bahwa tindakan Kabinda Riau yang melakukan aksi pemulangan paksa Neno Warisman, tidak sesuai tupoksinya. "Saya memandang tindakan BIN di daerah itu sudah melampaui UU. Karena BIN tugasnga hanya melaporkan hasil temuan dan bukan sebagai eksekutor di lapangan,"  tegasnya.

Sukamta menjelaskan, negeri ini diwajibkan oleh UU untuk menghormati hak asasi manusia. Diantara HAM yang paling mendasar yang dijamin UUD 1945 adalah hak untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

"Saya berharap aparat bisa bekerja dengan keseimbangan yang tepat, antara menjaga keamanan masyarakat dengan menghormati HAM," tuturnya.

Meski begitu,  lanjut Sukamta,  dirinya masih percaya, aparat saat ini cukup dewasa untuk tidak melibatkan diri kedalam kontestasi politik dengan berpihak kepada salah satu kontestan capres-cawapres.

"Sekarang atau yang akan datang, bukan lagi saat yang tepat untuk membawa lembaga keamanan ke dalam kontestasi seperti di masa lalu. Terlebih harus memecah belah rakyat demi satu tujuan melanggengkan kekuasaan," selorohnya.

Pendapat lain datang dari  anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Sodik Mujahid. Ia menegaskan Pemerintahan Jokowi dinilai telah mengkhianati demokrasi dan cita-cita reformasi 1998 serta mengulangi perbuatan Rezim Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba).

Sodik mengungkapkan, aparat kepolisian juga seperti terlihat melakukan pembiaran terhadap penghadangan dan intimidasi yang dilakukan oleh sejumlah massa yang menolak adanya deklarasi #2019GantiPresiden.

"Rezim ini khianat terhadap cita-cita reformasi untuk mengembangkan demokrasi dan 4 pilar bangsa," ungkap Sodik kepada INDOPOS.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, rezim Jokowi tidak jauh beda dengan rezim Orla dan Orba, bahkan terlihat mengulangi apa yang dulu dilakukan oleh Orla dan Orba.

Sementara itu,  Juru bicara BIN Wawan Hari Purwanto ketika dikonfirmasi INDOPOS menyatakan siap untuk menjelaskan perihal tindakan Kabinda Riau dalam pengadangan Neno Warisman kepada DPR

"Komisi I adalah Mitra kerja BIN di DPR RI,  dan memang harus tahu duduk permasalahannya dari sumber pertama," ucapnya.

Wawan mengatakan BIN Daerah  Riau hanya menjalankan tugas agar tidak terjadi bentrokan massa. Terlebih acara yang dihadiri Neno tidak mendapat izin.

''Imbauan untuk kembali ke Jakarta terhadap Neno Warisman adalah jalan terbaik dari pada terjadi bentrokan dan menghindari jatuhnya korban dan tentu akan muncul masalah baru atas legalitas acara tersebut,'' kata Wawan.

Namun, Wawan membantah tuduhan pemulangan Neno menunjukkan BIN tidak netral. Tindakan itu disebutnya semata untuk memastikan keselamatan warga. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilpres-2019 #pemilu-2019 #tni #polri #bin 

Berita Terkait

IKLAN