Selasa, 13 November 2018 05:48 WIB
pmk

Nasional

KontraS Desak SBY dan Jokowi Buka Dokumen Kasus Munir

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - 14 tahun telah berlalu saat pejuang HAM, Munir Said Thalib menghembuskan nafas terakhir. Munir menghembuskan napas terakhir lantaran dalam perjalanan studi ke Amsterdam, Belanda.

Sampai sekarang, kasus ini masih gelap. Pemerintah telah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111 Tahun 2004. TPF bertugas mengusut kasus diduga melibatkan Badan Intelejen Negara (BIN) dan Direksi PT Garuda Indonesia.

TPF selesai bertugas sekitar Juni 2005 lalu membuat laporan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi dokumen tersebut masih tersimpan rapat.

Ironis, dokumen itu sempat hilang dari peredaran, meski salinan telah diserahkan Menteri Sekretaris Negara era SBY, Sudi Silalahi kepada Pemerintahan Jokowi.

Meski begitu, tetap saja, Presiden Jokowi belum mengungkap salinan dokumen TPF tersebut. Padahal, menurut KontraS, dokumen tersebut berisi nama-nama orang di lingkaran kematian Munir.

Penegak hukum baru menetapkan satu nama , Pollycarpus Priyanto sebagai tersangka pembunuhan Munir. Pollycarpus sendiri hari ini telah bebas setelah mendekam 10 tahun di penjara.

KontraS merasa, bukan cuma Pollycarpus. Banyak nama-nama terlibat dalam kasus pembunuhan berencana ini. Dari hasil pemeriksaan hasil Laboratorium Forensik, tim dokter menemukan racun arsenik dalam tubuh Munir.

"Dari pertama ketika negara ingin mengungkap kasus pembunuhan Alm. Munir, di mana diduga pelakunya merupakan aktor-aktor yang melibatkan fasilitas negara, kami sudah menyangsikan komitmen tersebut," ungkap Kepala Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia di Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Dia menerangkan, keraguan semakin menjadi. Terbukti, hampir 14 tahun kasus kematian Munir, para pelaku utama dalam kasus kematian Munir belum tersentuh sama sekali.

Selain Pollycarpus, muncul nama mantan Direktur Utama Garuda, Indra Setiawan dan Secretary Chief of Pilots Garuda, Rochainil Aini yang masing-masing telah divonis selama 1 tahun penjara.

Bahkan eks. Deputi V Badan Intelijen Nasional Muchdi PR, diduga kuat menjadi salah satu aktor utama, diputus bebas pada 2008 silam.

Putri sekali lagi menyangsikan peryataan Presiden Jokowi pada 22 September 2016 yang pernah menyatakan 'PR Indonesia pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus Mas Munir'.

“(Pernyataan Jokowi) menguap begitu saja tanpa ada kelanjutan," ucap Putri.

Senada dengan putri, Advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi untuk menuntaskan pengungkapan kasus Munir.

Menurut dia, dengan jargon kerja kerja kerja, mantan Wali Kota Solo itu harus secara nyata membuktikan ucapannya.

"Mana langkah dia, progres seperti apa? apakah instruksi dari Kapolri dan Jaksa Agung, sudah muncul. Misal, Johan Budi menerima TPF, Johan Budi sudah mengakui istana sudah menerima domumen dari Sudin Silalahi. Lalu Dokumen itu diapain? apakah sudah ada rencana di upload  ke web biar publik bisa melihat dengan jelas," urai Isnur.

Bila kasus ini terus mengambang, sambung Isnur, kecurigaan orang-orang di lingkaran kuat di sekitar istana melarang dokumen TPF diungkap ke publik semakin menguat. “Jangan sampai kecurigaan-kecurigaan itu beralasan," cetus dia.

Isnur menegaskan, KontraS terus menagih upaya pengungkapan dokumen TPF dengan melakukan audiensi atau berkirim surat melalui mensesneg. “Kami akan minta dokumen Pak Sudi ke Pak Johan (juru bicara Istana). Kami minta dokumen, publikasikan kepada publik,"(jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kontras #kasus-munir 

Berita Terkait

IKLAN