Rabu, 26 September 2018 04:11 WIB
pmk

Hukum

Belum Cukup Bukti, KPK Lepas Ketua dan Wakil PN Medan

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membebaskan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Marsudin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

KPK membebaskan mereka karena belum memiliki cukup bukti terlibat suap penanganan perkara korupsi di PN Medan. Selain Marsudin dan Wahyu, KPK juga membebaskan dua orang lain, Hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga dan panitera pengganti PN Medan Oloan Sirait.

Mereka telah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Selasa, (29/8/2018). “Sampai 1x24 jam (pemeriksaan) itu kami belum menemukan bukti cukup kuat," ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Agus melanjutkan status mereka sampai sekarang masih menjadi saksi. "Yang bersangkutan dilepaskan, pulang.”

Dalam kasus ini KPK menetapkan Hakim Adhoc Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan Merry Purba sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi di PN Medan.

Selain Merry Purba, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Helpandi selaku panitera pengganti PN Medan, Tamin Sukardi selaku pihak swasta serta Hadi Setiawan yang merupakan orang kepercayaan Tamin.

Tamin terdakwa dan sedang diadili oleh Merry . Tamun diduga memberikan SGD 280 ribu kepada Merry untuk mempengaruhi putusan perkara korupsi penjualan tanah aset negara.

Merry memvonis Tamin pada 27 Agustus 2018 dengan hukuman 6 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Padahal jaksa menuntut Tamin hukuman 10 tahun penjara.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Merry dan Helpandi disangka melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Tamin dan Hadi disangka melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 30 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #kpk-lepas-ketua-dan-wakil-pn-medan #belum-cukup-bukti #kasus-suap-hakim-di-medan #ott-hakim-di-medan #merry-purba 

Berita Terkait

IKLAN