Selasa, 25 September 2018 06:14 WIB
pmk

Nasional

KPU Tolak Usul Komisi II Minta Pasang CCTV di Tiap TPS

Redaktur:

RDP Komisi II DPR DI dengan Penyelenggara Pemilu. Foto : Jaa Rizka Pradana / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Adapun pembahasannya mengenai upaya penyelenggara pemilu dalam mengantisipasi potensi kecurangan di dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Anggota Komisi II Firman Soebagyo mengusulkan KPU memasang kamera CCTV di tiap TPS agar bisa mengantisipasi kecurangan di lokasi pencoblosan itu. Namun KPU menolak usul tersebut  karena akan memakan anggaran yang sangat besar.

"Coba bayangkan ada 803 ribu TPS dikali seperangkat CCTV sekitar Rp 2 - 3 juta. anda bayangkan berapa banyak anggarannya," ungkap Komisioner KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Akhirnya dalam RDP tadi ada alternatif solusinya. Kata Ilham, pihaknya akan lebih memaksimalkan pengawas TPS yang ada di tingkat TPS sampai tingkat nasional. "Kita akan memaksimalkan pengawasan ini," katanya.

Selain itu, para anggota dewan juga mempertanyakan jaminan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ada di TPS dengan rekapitulasi yang ada di tingkat selanjutnya.

"Mengenai hal itu, kami akan menggunakan sistem informasi penghitungan. Kami juga akan melakukan scan C1, untuk kemudian kita bawa pada server kita. Sehingga ketika nanti dipleno ada persoalan yang berubah, itu bisa kita bandingkan dengan C1 yang ada diserver," urai Ilham.

Lalu untuk mengantisipasi kecurangan anak buahnya di daerah, KPU telah mengganti seluruh anggota Ad Hoc baik PPS maupun PPK yang telah menjabat selama dua periode. Kata Ilham, pihaknya telah merekrut orang baru.

"Kita memakai orang-orang baru (PPK dan PPS) yang kemudian kita melatih mereka agar tidak melakukan kecurangan," pungkasnya. (jaa)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpu #kpu-tolak-pasang-cctv-di-tiap-tps #penyelenggara-pemilu 

Berita Terkait

KPU: OSO Tak Penuhi Syarat Pencalonan Anggota DPD

Nasional

DPD Desak KPU Patuhi Putusan MK

Nasional

KPU Cantumkan 41 Bekas Koruptor ke DCT

Nasional

IKLAN