Sabtu, 22 September 2018 04:42 WIB
pmk

Politik

DPP Golkar Sebut Biaya Munaslub dari Urunan Anggota Dewan dan Kas

Redaktur: Ali Rahman

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily

INDOPOS.CO.ID - Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily menegaskan biaya penyelenggaran Munaslub Partai Golkar 2017 bukanlah hasil korupsi proyek PLTU Riau-1, sebagaimana yang diutarakan oleh tersangka Eni Maulani Saragih.

“Saya tegaskan dalam pembiayaan Munaslub 2017 lalu tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota dewan Fraksi Golkar,” kata Ace dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Tak hanya itu, Ace menerangkan, kas partai juga ikut membantu pelaksanaan Munaslub yang menetapkan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP.

“Selain itu ada yang salah dari pernyataan Eni bahwa uang suap itu dipergunakan SC (steering committee) untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar, itu kan adanya di OC (organizing Committee) bukan di SC,” cetusnya.

Ace pun mengatakan apa yang dikatakan Eni adalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Hal ini, kata dia, sudah dikonfirmasi kepada panitia Munaslub.

"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni," jelasnya.

Selain itu, lanjut Ace, Partai Golkar dalam pembiayaan setiap kegiatan organisasi selalu memakai dana dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih yang menjadi tersangka kasus suap PLTU Riau-1 menuturkan adanya aliran dana senilai Rp 2 miliar ke Munaslub Partai Golkar 2017. "Yang sama terima Rp 2 miliar, saya gunakan untuk Munaslub," ujar Eni seusai pemeriksaan di Gedung KPK, Senin (25/8/2018).

Eni menyebutkan uang itu digunakan untuk Munsalub Golkar 2017. "Iya, (Munaslub, red) yang Desember," ujarnya.

Eni enggan menjelaskan lebih lanjut. Alasannya, sudah menyampaikan ke penyidik. Munaslub Golkar pada Desember 2017 memutuskan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi e-KTP. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #partai-golkar #korupsi-pembangunan-pltu-riau-1 #kpk-ri #tb-ace-hasan-syadzily 

Berita Terkait

IKLAN