Senin, 24 September 2018 05:21 WIB
pmk

Ekonomi

Seminar IPKI Ingatkan Konsultan Pajak harus terus Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Redaktur: Ali Rahman

Ilustrasi Wajib Pajak sedang dipandu untuk mengisi form tahunan SPT

INDOPOS.CO.ID - Seluruh konsultan pajak harus menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, yakni memberikan konsultasi dan pengetahuan tentang pajak kepada para wajib pajak (WP). Sebab, WP akan semakin sadar akan haknya untuk membayar pajak. 

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo mengatakan, jangan sampai para konsultan pajak tidak bisa memberikan konsultasi soal pajak kepada WP. Pengetahuan para konsultan pajak tentu harus semakin maju. Para konsultan pajak itu, kata dia, tidak hanya berbasis pada institusi formalitas semata.

“Harus ada perubahan yang berefek langsung ke WP dalam melakukan perbaikan dari segala dimensi yang ada, termasuk soal Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak,” ujar Suryo ketika menjadi pembicara kunci seminar bertajuk Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, IKPI dan Fiskus Merupakan Kunci Keberhasilan Pemungutan Pajak di kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (29/8). 

Seminar yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dalam rangka HUT ke-53 IKPI yang jatuh pada tanggal 29 Agustus 2018 itu, Suryo mengutip, fokus perbaikan dari segala dimensi yang ada terdiri dari empat fokus, diantaranya mengenai administrasi, cara berinteraksi dengan para wajib pajak hingga peningkatan kapasitas dan pengawasan maupun pelayanan perpajakan yang baik.

"Satu lagi, bagaimana kita perbaiki proses bisnis berinteraksi bagaimana wajib pajak. Untuk sisi policy berikutnya, bagaimana desain beberapa sudah terbit untuk undang-undang aturan PPN kami diskusikan," kata dia.

Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus mengatakan, IKPI telah menjadi anggota dan berperanserta secara aktif dalam organisasi konsultan pajak internasional. Ia menegaskan, seperti halnya dengan organisasi konsultan pajak yang bertaraf internasional di negara lain, IKPI juga berperan serta sebagai mitra otoritas perpajakan di negaranya yakni Indonesia.

IKPI telah secara formal telah menjadi mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni dengan penandatangan MoU dengan DJP. “Pada usia 53 tahun, IKPI telah memiliki anggota yang memiliki ijin praktik dari Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.836 orang yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata dia.

Ia mengatakan, seminar nasional ini adalah merupakan bukti nyata bahwa IKPI adalah mitra DJP. IKPI selalu menginginkan adanya pengetahuan perpajakan yang terkini dan DJP melayaninya dengan memberikan lnformasi tentang perpajakan terkini dan memfasilitasi narasumber yang paling kompeten, yakni para direktur atau pejabat yang terkait dengan pelaksanaan kebijaksanaan DJP.

Ia menambahkan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20l7 tentang Akses Informasi Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah penghindaran pajak.

Dikatakan, WP dan konsultan pajak anggota IKPI pasti harus mengetahui bagaimana pemanfaatan big data oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak serta bagaimana wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. (ers)


TOPIK BERITA TERKAIT: #staf-ahli-menkeu #suryo-utomo #wajib-pajak #ikatan-konsultan-pajak-indonesia #kismantoro-petrus 

Berita Terkait

IKLAN