Sabtu, 17 November 2018 04:23 WIB
pmk

Headline

Hormati Perbedaan Pilihan Politik, Jangan Ada Lagi Persekusi

Redaktur:

UNTUK INDONESIA - Presiden Joko Widodo dan Ketua IPSI, Prabowo berpelukan dibaluti bendera merah putih, atas prakarsa atlet Pencak Silat Hanifan Yudani Kusumah setelah memenangi nomor 55-60 kg kelas C putra di Padepokan Silat TMII, Rabu 29/8/2018. CHANDRA SATWIKA/JAWA POS

INDOPOS.CO.ID – Momen berpelukan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto bersama atlet Pencak Silat peraih emas Hanifan Yudani Kusuma, Rabu (29/8/2018), diharapkan menurunkan ketegangan politik jelang pemilihan Presiden 2019. Jangan ada lagi ribut-ribut, jangan lagi ada persekusi antara satu kelompok kepada kelompok lain yang berbeda pilihan politiknya.

"Momen itu sangat bersejarah bagi bangsa, yang perlu diteladani oleh semuanya. Sungguh mengharukan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin kepada INDOPOS di Jakarta,  Kamis (30/8/2018).

Menurutnya,  perbedaan pilihan di tahun tahun politik bukan menjadi alasan saling bertengkar. "Ini harus dijadikan sebagai perlombaan, namun kita tetap bersaudara,"  imbuhnya.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, kepentingan bangsa lebih berharga dibanding politik sesaat.

"Biarlah kita berbeda aspirasi dan kepentingan politik, tapi persaudaraan kebangsaan tetap kita pelihara. Maka jangan ada lagi persekusi politik," tandasnya.

Senada diutarakan Ketua  Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI,  KH Cholil Nafis. Ia menyatakan, peristiwa tersebut sebagai pembelajaran politik yang baik.

"Saya pribadi menyambut baik peristiwa itu. Saya harap pembelajaran politik ini bisa diikuti masyarakat " kata Kiai Cholil kepada INDOPOS di Jakarta.

Dirinya pun meminta kepada kedua kontestan capres-cawapres agar terus menjaga tali silatutahim usai peristiwa itu.  "Jangan berhenti saat di momen tersebut. Harus ada tindaklanjut silaturahim berikutnya dari kedua kubu peserta Pilpres. Karena hal itu bagi saya sangat menyejukkan di tengah suasana yang panas dengan kampanye dan hastag,"  ucapnya.

Lebih lanjut,  pria asal Sampang, Madura ini menegaskan, persaingan harus dilandasi ide dan gagasan.

"Bahwa  persaingan itu harus yang cerdas dan menggembirakan,"  imbuhnya.

Terpisah, Wakil Sekjen PBNU Masduki Badlowi  mengatakan, peristiwa berpelukan itu sangat baik untuk dipandang di mata dunia internasional yang menyaksikan even Asian Games.

Gaungnya ke dunia internasional sangat berarti untuk menunjukkan,  inilah negara muslim terbesar di dunia yg melaksanakan politik dengan sistim demokrasi yang damai. “Tidak banyak negeri-negeri muslim yang bisa melakukan pergantian kepemimpinan nasional secara demokratis, damai dan aman secara periodik," ucapnya kepada INDOPOS.

Kejadian itu juga menjadi sangat penting, karena pertemuan kedua tokoh ini bisa mendinginkan atau mencairkan suasana politik yang mulai memanas.

"Khususnya untuk mencegah pihak ketiga atau  pembonceng-pembonceng isu politik di balik rencana pemilihan presiden yang terus ingin meributkan suasana politik nasional agar tidak kondusif. Para pembonceng ini sengaja terus memanaskan suasana politik agar terjadi chaos. Karena tujuan utamanya bukan soal pemilihan presiden itu sendiri," tukasnya.

Diharapkan ke depan, lanjut Masduki,  suasana politik nasional diisi oleh gagasan dan ide serta program yang menyejahterakan rakyat, keadilan ekonomi dan penegakan hukum yg berkeadilan.

"Bukan diisi oleh isu isu yang tidak mendewasakan politik warga,"  tambahnya.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 KH Slamet Ma'rif juga tegas menyebut peristiwa itu sebagai contoh baik yang harus diikuti oleh para pendukung capres-cawapres dari dua kubu.

"Yang di atas berpelukan, kok yang di bawah adu otot. Jangan dong!" tegas Slamet kepada INDOPOS di Jakarta.

Dirinya pun meminta kepada kedua kubu agar menjauhi pemberitaan bohong atau hoaks.  "Dan jika mendapat informasi juga tidak diterima mentah-mentah tanpa ada klarifikasi.  Atau perbanyak tabayyun, jangan terpancing berita hoaks yang tidak jelas sumbernya," ucapnya.

Dia menuturkan, umat jangan mau dipecah belah oleh kelompok tertentu. "Dan pastinya Pasangan capres dan cawapres beserta tim nya juga harus bermain sportif ikutin aturan main yang ada. Jangan ada lagi persekusi, hormati kebebasan berpendapat selagi tidak melanggar UU dan konstitusi yang ada,"  tandasnya.

Lebih lanjut,  dirinya juga meminta agar aparat keamanan dapat netral dan menjunjung tinggi hukum. "Pemerintah termasuk TNI Dan Polri harus netral jadilah wasit yang baik jangan ikut main di lapangan,"  pungkasnya.

Sementara itu,  aktivis Kristen dan juga mantan Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Jeiry Sumampouw menuturkan, foto berpelukan Jokowi dan Prabowo bersama pesilat Hanifan berbalut bendera Merah Putih harus dinobatkan sebagai peristiwa terbaik di tahun ini.

"Gambar itu mestinya jadi picture of the year," serunya kepada INDOPOS.

Dikatakan,  peristiwa itu adalah syarat makna. Yang tanpa dijelaskan lebih detail sudah memilki makna perdamaian.

"Keren dan sangat bermakna bagi bangsa yang sedang galau oleh politik adu domba yang sangat massif," imbuhnya.

Selain tokoh agama,  sejumlah elit politik dari kedua kubu juga menyuarakan hal yang sama.

"Saya bangga dan haru melihat atlet kita Hanifan peraih medali emas pencak silat punya inisiatif menyatukan dua tokoh bangsa dalam pelukan sahdu di hadapan penonton tanah air," kata Jazuli kepada INDOPOS.

Menurut Ketua Fraksi PKS, momentum ini sangat berarti di tengah tingginya tensi politik menjelang Pemilu 2019. Agar publik melihat bahwa para tokoh dan elit politik memberikan keteduhan dalam berdemokrasi.

"Ada yang lebih besar dari seorang Jokowi dan Prabowo yaitu kepentingan nasional. Untuk itu betapapun kita berbeda pilihan tapi tetap satu NKRI, tetap rukun dan bersaudara," katanya.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak segenap masyarakat menyikapi perbedaan aspirasi dan pilihan politik secara wajar dan saling menghormati.

"Persatuan dan kesatuan bangsa ini jauh lebih penting dari apapun. Inilah prasyarat kita maju dan menjadi bangsa besar. Pesan itulah yang ingin disampaikan oleh adik kita Hanifan ketika memeluk Jokowi dan Prabowo. Salut!," pungkas Jazuli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhie Prabowo saat dihubungi INDOPOS turut mengakui bahwa peristiwa pelukan itu tidak perlu lagi dijelaskan dengan kata-kata.  

"Karena itu bahasa tubuh yang semua orang saat itu terlihat gembira dan bersuka cita demi Indonesia. Termasuk bersuka cita di tahun politik ini," ucapnya.

Edhie yang saat peristiwa itu tepat berada di belakang posisi Prabowo dan Jokowi menegaskan, pelukan itu murni datang dari keinginan Hanifan.

"Saya juga kaget saat itu Hanifan memeluk kedua tokoh tersebut. Dan ini sangat mengharukan dan tak akan terlupakan. Selain juga momen raihan emas yang diraih oleh pesilat-pesilat Indonesia di Asian Games 2018," ucap Edhie selaku Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI).

Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Sadzily juga mengatakan, buntut dari pelukan Jokowi-Prabowo secara riil telah redakan situasi politik jelang pilpres 2019.

"Kita tidak bisa tutup mata atas peristiwa penghadangan,  persekusi atau lainnya beberapa hari lalu. Jadi setidaknya peristiwa pelukan Prabowo Jokowi dapat meredakan situasai politik yang memang sedang memanas," ujarnya.

Terpisah, Direktur Eksekusif Partnership Advancing for Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan, saat ini posisinya seakan-akan muncul penolakan dan larangan deklarasi ganti presiden. Namun, posisi Polri yang justru tidak berada di tengah lebih memukul publik.

”Sebab, Polri merupakan lembaga penegak hukum yang dalam alam pikiran masyarakat harus berkeadilan,” terangnya.

Deklarasi ganti presiden merupakan hak berpendapat yang sejajar dengan hak berpendapat agar Jokowi dua periode. Keduanya dilindungi pendapatnya yang seharusnya pelindungnya adalah kepolisian.

”Maka, Polisi dalam era demokrasi itu seharusnya menjaga bagaimana kedua hak berpendapat yang bertolak belakang itu tetap berjalan, kedua-duanya. Bukan hanya salah satu,” tuturnya.

Bila, memang Polri masih beralasan bahwa alasan keamanan melarang deklarasi 2019 ganti presiden, maka konsekuensinya semakin besar. Polri bisa dinilai masyarakat sebagai alat politik sekelompok orang.

”Kondisi itu bisa membuat ketidakpercayaan publik terhadap Polri, bisa menggerus kepercayaan yang selama ini dijaga,” ujarnya.

Apalagi, kondisi di lapangan saat ini makin parah, sampai-sampai ada sweeping kaos 2019 ganti presiden. ”Kondisi ini akan membuat luka di hati masyarakat dan konsekuensinya akan besar bila semakin banyak yang tidak percaya kepada Polri,” tuturnya.

Apa konsekuensi dari ketidakpercayaan publik pada Polri? Dia mengatakan, setiap kebijakan Polri bisa jadi akan mendapatkan penolakan. Karena masyarakat akan curiga terlebih dahulu. ”Bahkwan walau kebijakan itu sebenarnya baik, tapi bisa ditolak. Sudah banyak contohnya, seperti Densus Tipikor, juga ditolak,” paparnya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan bahwa sebenarnya deklarasi itu tidak masalah bila tidak ada penolakan. Masalahnya, terdapat penolakan.” Maka kami tengahi agar tidak bentrok,” ungkapnya.

Menurutnya, Polri sudah menghimbau dua-duanya agar tidak terjadi benturan. Kejadian di Karawang juga sudah dihimbau. ”Kalau terjadi benturan, polisi lagi yang disalahkan,” dalihnya. (dil/idr)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pilpres-2019 #pemilu-2019 #menuju-istana-presiden 

Berita Terkait

IKLAN