Sabtu, 17 November 2018 03:57 WIB
pmk

Headline

Pemerintah Harus Buka Dokumen Kasus Munir

Redaktur:

Munir

INDOPOS.CO.ID — Bebasnya Pollycarpus Budihari Prijanto, terpidana pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, belum menuntaskan sepenuhnya kasus tersebut.

Buktinya, tim pencari fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir sampai sekarang belum mengungkap hasil penyelidikan kasus tersebut kepada publik.

Padahal, hasil penyelidikan TPF ini diharapkan bisa membuat terang benderang pihak lain yang diduga ikut tersangkut kasus tersebut. Termasuk aktor intelektualis peristiwa pembunuhan yang terjadi  7 September 2004 tersebut.

Pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Profesor Mudzakir mengungkapkan, sah-sah saja tim pencari fakta (TPF) memenuhi tuntutan masyarakat untuk membuka hasil penyelidikan kasus pembunuhan Munir.

Namun dibukanya hasil penyelidikan ini tak menutup kemungkinan bisa menimbulkan persoalan baru kasus ini.

"Dianggap menjadi masalah. Mungkin yang menjadi masalah begini, kalau Pollycarpus adalah sebagai orang yang melakukan (pembunuhan), dalangnya itu siapa?," kata Mudzakir saat dihubungi INDOPOS, Kamis (30/8/2018).

Untuk itu, desakan masyarakat agar hasil penyelidikan TPF dibuka kepada public, tidak terlepas dari tuntutan kepada penegak hukum untuk mengungkap dalang pembunuhan Munir.

Apalagi, dari sejumlah nama yang pernah ditetapkan tersangka nyatanya tak ada yang terbukti sebagai dalang kasus tersebut.

"Kalau itu, saya kira tuntutan publik bisa dipahami. Karena apa, dulu yang diduga tersangka sebagai dalangnya adalah oknum anggota BIN, Pak Muchdi PR, pada saat itu, tapi sudah diputus bebas. Kalau itu yang dimaksud publik dalangnya harus dibuka, saya kira itu menjadi menarik," kata Mudzakir.

Dia pun menilai tuntutan masyarakat agar dalang kasus tersebut diungkap kepada publik masih sebatas kewajaran. Karena publik ingin tahu betul siapa aktor di balik kasus pembunuhan tersebut.

"Saya kira tuntutan masyarakat itu sangat relevan sekali. Karena enggak mungkin (Pollycarpus) berbuat sendiri dan enggak punya kepentingan apapun. Pollycarpus itu pelaku alat.  Nah siapa yang menggunakan alat ini, itulah yang disebut penganjur atau aktor intelektualnya," bebernya.

Ia pun sependapat dengan masyarakat kalau dalang kasus pembunuhan tersebut harus diungkap sepenuhnya kepada publik agar kasusnya terang benderang.

"Kan dilihat dari sudut perbuatan, enggak mungkin Pollycarpus. Pilot berbuat seperti itu. Itu kan kepentingan hukumnya apa?. Ini berarti kalau diduga ada hubungan telepon dan surat tugas dan sebagainya, berarti ada dalang yang harus diungkap sekarang ini," jelasnya.

Jaksa Agung HM Prasetyo saat ditemui terpisah menyatakan, kasus penyelidikan kasus pembunuhan aktivis HAM tersebut tak masuk ranah kejaksaan.

"(Pollycarpus) sudah menjalani pidana yang harus dipenuhi, protap (prosedur tetapnya) bukan kejaksaan lagi," jelas Prasetyo saat ditemui INDOPOS di kantornya, Kamis (30/8).

Menurutnya dalam kasus ini, kejaksaan sifatnya hanya menunggu pelimpahan perkara dari penyidik. Meskipun demikian, apabila ditemukan fakta baru, pihaknya siap menindaklanjuti pelimpahan dari kepolisian. Termasuk jika kemudian ditemukan aktor intelektualis kasus pembunuhan itu.

"Ya itu bicara dengan kepolisian, kalau ada berkasnya kita akan tindaklanjuti," jelas Prasetyo.

Seperti diketahui, Munir Said Thalib yang akrab disapa Cak Munir meninggal dunia dalam perjalanan menuju Belanda. Dia diracun dalam penerbangan Garuda Indonesia GA-974 dari Jakarta menuju Amsterdam, yang sempat transit di Singapura pada 7 September 2004.

Proses pengadilan telah dilakukan untuk mengadili pelaku pembuniham Munir. Dalam kasus ini, pengadilan telah menjatuhkan vonis 14 tahun penjara terhadap Pollycarous Budihari Priyanto, pilot Garuda yang saat itu sedang cuti, sebagai pelaku pembunuhan Munir.

Sejumlah fakta persidangan juga menyebut adanya dugaan keterlibatan petinggi Badan Intelijen Negara (BIN) dalam kasus pembunuhan ini. Namun, pada 13 Desember 2008, mantan Deputi V BIN Mayjen Purn Muchdi PR yang menjadi terdakwa dalam kasus ini divonis bebas dari segala dakwaan.

Kemudian pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung untuk menyelesaikan kasus Munir dan meminta bekerja berdasarkan temuan TPF kasus kematian Munir.

Meski Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan informasi kepada publik namun sampai sekarang hasil investigasi TPF masih belum jelas.

Sementara, setelah bebas, PollyCarpus langsung pergi ke Papua. Padahal, sejumlah aktivitas Hak Asasi Manusia (HAM) berharap bahwa Polly bisa menjelaskan pernyataannya yang muncul di pengadilan bahwa dirinya merupakan korban.

Media ini  kemarin mengunjungi rumah Polly di Pamulang Permai nomor 1. Rumah yang cukup besar itu berpagar hitam. Terdengar suara anjing yang cukup banyak dari dalam rumah. penjaga rumah bernama Dian itu menuturkan bahwa Polly bersama istrinya pergi ke Papua Rabu malam.

”Saya tidak tau acara apa dan kembali kapan,” ujarnya.

Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri menjelaskan, sebenarnya tidak ada masalah terkait kepergian Polly ke Papua, namun dia memiliki tanggungjawab moral untuk menjelaskan terkait pernyataannya baik di berbagai kesempatan. ”Pernyataannya adalah dia menjadi korban,” terangnya.

Bila dia mengaku menjadi korban, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa yang mengorbankan Polly. Hal tersebut terhubung dengan dokumen dari Tim Pencari Fakta Munir (TPFM).

”Yang sebenarnya juga menjelaskan adanya temuan baru,” ungkapnya.

Kendati pemerintah wajib membukanya ke publik sesuai keppresnomor 111/2004 namun ternyata belum juga diungkap hingga hari ini. ”Sehingga belum jelas terkait orang lain yang diduga terlibat seperti Muhdi PR dll,” paparnya Kamis (30/8/2018).

Sementara saat dikonfirmasi kepergian Polly ke Papua, mantan anggota TPF Munir Usman Hamid menuturkan, sebenarnya masalahnya bukan siapa yang pertama diperiksa, namun bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan munir.

”Apakah pemerintah akan membuat tim seperti TPF atau tim dibawah Bareskrim. Itu yang penting,” ujarnya.

Masalahnya, kendati salinan dokumen TPF munir telah diserahkan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyo ke Presiden Jokowi, tidak kunjung diumumkan ke masyarakat. ”Mau bagaimana kelanjutannya tidak jelas,” ungkapnya.

Penyelesaian kasus Munir yang sangat terhambat ini, dia menduga karena memang ada orang dekat Jokowi yang memang menghambat kasus tersebut.

”Orang yang terlibat itu dekat dengan kekuasaan hingga bisa mempengaruhi kerja penegak hukum, walau Jaksa Agung dan Kapolri turun tangan. Saya kira perlu ada yang dibersihkan di Badan Intelijen Negara (BIN),” terangnya.

Terkait isi dokumen TPF Munir, dia mengatakan bahwa yang paling penting adalah adanya empat lapis pelaku pembunuhan kepada Munir. Pertama, orang di lokasi, kedua tim di lapangan yang memproses administrasi, penggerak tim operasi dan keempat pemilik ide pembunuhan. ”Ini adalah operasi intelijen dan ada nama-nama mereka dalam dokumen itu,” ungkapnya. (ydh/idr)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pollycarpus #kasus-pembunuhan-munir 

Berita Terkait

IKLAN