Selasa, 18 September 2018 10:52 WIB
pmk

Nasional

KPK Periksa Idrus Marham dan Saksi Direktur Operasional PJB

Redaktur:

Tersangka kasus suap PLTU Riau-1, Idrus Marham. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa keterangan  dari Idrus Marham dan Eni Maulida Saragih, hari ini Jumat (31/8). Keduanya diperiksa terkait kasus suap proyek PLTU Riau-1.

Selain dua tersangka tersebut KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Direktut Operasional PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB), Dei Hartono.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan  kedua tersangka  untuk memperdalam informasi-informasi yang diketahuai tersangka terkait kasus suap pembangunan PLTU Riau-1.

"Pemeriksaan dilakukan hari ini,”kata Febri Diansyah, di kantor KPK Jakarta, Jumat (31/8/2018)

Lanjut Febri, penyidik perlu mendalami dugaan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka seperti pertemuan-pertemuan, pembicaraan tentang Proyek PLTU Riau-1 dan mekanisme dan skema kerjasama proyek PLTU Riau-1.

Dalam kasus ini KPK menduga IM telah menerima janji commitment fee untuk mendapat bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar US$ 1,5 juta yang dijanjikan JBK jika PPA proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh JBK dan timnya.

KPK juga menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total keseluruhan sekitar 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta dan uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Idrus terjetat pasal 12 undang-undang huruf atau b atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2001 tentanf pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP atau pasal 56 ke - 2 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #korupsi #idrus-marham 

Berita Terkait

IKLAN