Jumat, 16 November 2018 08:39 WIB
pmk

Nasional

Bawaslu Didesak Koreksi Lolosnya 6 Bekas Koruptor Jadi Caleg

Redaktur:

Hadar Nafis Gumay bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mendesak Bawaslu koreksi putusan lolosnya lima caleg bekas napi koruptor . Foto: Jaa Rizka Pradana / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih mendesak Bawaslu RI mengoreksi putusan mengenai lolosnya enam bacaleg mantan napi koruptor menjadi caleg. Keenamnya diputus oleh Panwaslu tingkat daerah. Sebelumnya mereka berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam pencalegan.

Perwakilan koalisi, Hadar Nafis Gumay menilai keliru putusan sengketa yang dilakukan Bawaslu tingkat daerah tersebut. "Ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang justru malah merusak kualitas pemilu kita. Untuk itu kita mendesak Bawaslu untuk melakukan koreksi atas putusan-putusan ini," ujar Hadar di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Kekeliruan yang dimaksud Hadar ialah Panwaslu tidak merujuk pada PKPU nomor 14 tahun 2018 dan PKPU nomor 20 tahun 2018 dalam memutus sengketa yang diajukan lima bekas koruptor tersebut.

"Nah itulah sebetulnya pedoman pelaksanaan pemilu kita," tegasnya.

Jadi yang harus diawasi itu, sambung Hadar, kesesuaian pelaksanaan pemilu dengan dua PKPU diatas. Bawaslu bukan menginterpretasikan kesesuaian PKPU dengan Undang-Undang.

Menurutnya, dua PKPU tersebut masih berlaku. Sedangkan bila ada pembatalan peraturan, itu adalah otoritas MA bukan otoritas Bawaslu. "Jadi ini semua menunjukan pertunjukan kekacauan diantara penyelenggara pemilu kita," pungkasnya.

Adapun bekas koruptor yang diloloskan Bawaslu adalah Joni Kornelius Tondok di Tana Toraja (bacaleg DPRD), Syahrial Damapolii di Sulawesi Utara (bacaleg DPRD), Abdullah Puteh dari Aceh (calon anggota DPD RI), Ramadan Umasangaji di Kota Pare Pare (bacaleg DPRD), bacaleg dari Bulukumba dan M Nur Hasan di Rembang (bacaleg DPRD). (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bawaslu #pemilu-2019 #mantan-koruptor-nyaleg 

Berita Terkait

IKLAN