Minggu, 23 September 2018 08:30 WIB
pmk

Nasional

Bukti Tak Kuat, Bawaslu Hentikan Laporan Dugaan Mahar Politik Sandi

Redaktur:

Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah

INDOPOS.CO.ID - Bawaslu memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan kasus mahar politik senilai Rp 1 Triliun yang dilakukan Sandiaga Uno ke PAN dan PKS. Dalam rapat pleno yang digelar Kamis (30/8/2018) malam, dugaan mahar tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Dari keterangan resmi Bawaslu, mereka telah mengambil keterangan pelapor dan saksi-saksi. Pada proses klarifikasi, para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor melainkan mendengar dari keterangan pihak lain (testimunium de auditu).

"Sehingga hal ini tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Kemudian dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, satu saksi atas nama Andi Arif tidak dapat didengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh bawaslu sebanyak dua kali.

Abhan sebut, ketidakhadiran Andi Arif menjadikan laporan tidak mendapat kejelasan terjadinya peristiwa pemberian uang kepada partai PKS dan PAN.

"Hal ini dikarenakan Andi Arif adalah satu-satunya sumber informasi dari pelapor maupun saksi yang menyatakan bahwa peristiwa yang mereka ceritakan bukanlah peristiwa yang mereka lihat langsung melainkan hanya melalui akun twitter @AndiArief," jelasnya.

Abhan menambahkan, terhadap bukti-bukti seperti kliping, screenshoot, dan video yang disampaikan oleh pelapor merupakan bukti-bukti yang memerlukan keterangan tambahan yang membenarkan bukti tersebut. Sehingga bukti-bukti tersebut patut untuk dikesampingkan.

Diketahui, laporan ini dibuat oleh Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu, Frits Bramy Daniel pada 14 Agustus 2018. Laporan ini teregister pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan nomor 01/LP/PP/RI/00.00/VIII/2018. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bawaslu #dugaan-mahar #mahar-politik 

Berita Terkait

Putusan Bawaslu Wajib Dijalankan

Politik

Politisi Dukung Penertiban APK

Politik

Mendagri : DPT Ganda karena Kecerobohan KPU

Headline

IKLAN