Minggu, 23 September 2018 04:38 WIB
pmk

Banten Raya

Pemkot Tangerang ”Kemplang” Pajak

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Unit Pelayanan Teknis (UPT) Samsat Cikokol menyatakan Pemkot Tangerang harus segera melunasi tunggakan pajak kendaraan dinas mereka. Pasalnya, kewajiban pajak kendaraan milik pemda Kota Tangerang ini sudah mencapai Rp1,1 miliar. Bahkan, penagihan tunggakan itu telah diajukan instansinya ke pemerintah setempat. Namun hingga kini Pemkot belum bayar pajak alias mengemplang pajak.

Kepala UPT Samsat Cikokol, Saripudin mengatakan, Pemkot Tangerang masih menunggak pembayaran pajak kendaraan dinas mereka. Hal ini tentu akan membuat citra buruk Pemkot Tangerang dan memberikan contoh tidak baik bagi masyarakat untuk membayar kewajiban tersebut. Apalagi, pembayaran pajak kendaraan ini diperlukan untuk menambah APBD daerah dalam melaksanakan pembangunan.

“Sangat besar tunggakan pajak kendaraan dinas milik Pemkot. Sangat disayangkan jika ini dilakukan pemerintah daerah. Harusnya dapat memberi contoh pada masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban bagi negara. Toh ini akan masuk APBN dan APBD Provinsi yang disalurkan ke pemerintah daerah untuk melaksakan pembangunan daerah,” kata Saripudin.  

Dikatakan, pajak kendaraan dinas yang belum dibayarkan ini telah jatuh tempo.

Adapun pajak kendaraan yang belum disetorkan ke UPT Samsat Cikokol sangat beragam yakni mobil dan motor yang dipruduksi tahun 2000 ke bawah. Kendaraan yang belum bayar pajak ini terparkir di halaman Pusat Pemerintahan Kota Tangerang (Puspemkot). “Kami sudah layangkan surat ke Pemkot Tangerang, soalnya sudah jatuh tempo. Mungkin memang kendaraan-kendaraan itu tidak lagi dipergunakan untuk pelaksanaan tugas. Karena kebanyakan diparkir sembarangan dan kondisinya sudah berkarat,” ungkapnya.

Catatan UPT Samsat Cikokol sendiri menunjukkan jumlah sepeda motor yang belum bayar pajak mencapai 501 unit dengan jumlah pajak sebesar Rp190 juta. Sedangkan jumlah mobil dinas yang ikut nunggak pajak mencapai 219 unit senilai Rp960 juta. Jika ditotal tunggakan pajak atau piutang yang tak dilunasi Pemkot Tangerang mencapai Rp1,1 miliar. Adapun tahun kendaraan itu mulai dari 1997 sampai 2000 yang dibeli dengan APBD Pemkot Tangerang dan kendaraan tersebut dipergunakan bagi sejumlah pegawai yang memiliki jabatan penting di pemerintahan.

Tak sampai disana, sambung Saripudin, pihaknya telah melayangkan surat tagihan pajak kendaraan pada April 2018 lalu. Namun tak digubris. Maka  UPT Samsat Cikokol kembali melayangkan surat tagihan kedua pada Juni 2018 lalu. Menurutnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) sangat penting dalam membangun Kota Tangerang. Sebab, dana pajak kendaraan ini dapat membangun beragam infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.

“Karena tidak ada jawaban kami dua kali layangkan surat ini. Seharusnya Pemkot Tangerang dapat bekerja sama dengan kami guna menunjang pembangunan. Makanya kami minta ini diselesaikan, karena target kami untuk melaporkan tunggakan pajak kendaraan dinas harus rampung,” paparnya.

Saripudin menegaskan, adapun target pajak kendaraan yang harus dicapai UPT Samsat Cikokol pada 2018 mencapai Rp677 miliar.  Akan tetapi, karena besarnya kendaraan yang membayar tunggakan itu, jajarannya baru mendapatkan pajak kendaraan sebesar Rp 457 miliar lebih. Dan karena itu pula mereka akan mencoba mendatangi para penunggak pajak termasuk Pemkot Tangerang untuk menarik pembayaran pajak tersebut.

Sekda Kota Tangerang, Dadi Budaeri mengaku belum mengetahui perihal tunggakan pajak kendaraan dinas di UPT Samsat Cikokol tersebut. Akan tetapi, katanya, Pemkot Tangerang tidak pernah melakukan tunggakan kendaraan dinas. Sebab, kendaraan tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik yang dikerjakan Pemkot Tangerang.

“Belum tahu nanti coba saya tanyakan bagian umum seperti apa masalahnya. Mungkin ini ada misskomunikasi, sehingga belum ada pembayaran pajak. Biasanya kami selalu tepat waktu membayar pajak kendaraan dinas,” tuturnya.(cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pajak 

Berita Terkait

Tunggakan Pajak Bumi Bangunan Capai Ratusan Miliar

Jakarta Raya

Menkeu: Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bukan Bohong

Nasional

Hore! Denda Pajak Kendaraan Dihapus

Banten Raya

IKLAN