Kamis, 20 September 2018 04:18 WIB
pmk

Nusantara

Honorer Tidak Tetap Dapat Perlindungan JKK dan JKM dari Taspen

Redaktur:

Sekda Provinsi Kalimantan Timur Meliana, Bupati Berau Muharram dan Direktur Utama PT Taspen. Pegawai honor tidak tetap di Kabupaten Berau Dapat Jaminan JKK dan JKM dari PT Taspen

INDOPOS.CO.ID - Pegawai honor tidak tetap di Pemkab Berau, Kalimantan Timur (Kaltim) akan  mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian/Meninggal Dunia (JKM).  Hal itu setelah PT Taspen dan Pemkab Berau, menandatangani MoU untuk jaminan perlindungan tersebut. Sebelumnya jaminan tersebut hanya diberikan untuk mereka yang telah berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

"Ini merupakan catatan sejarah kepedulian Pemkab Berau terhadap  pegawainya yang belum dicover oleh resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian. Sehingga mudah-mudahan hari ini dicatat sebagai sejarah," ujar Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro, di Balikpapan, Kalimantan Timur,  Jumat (31/8/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan, MoU tersebut adalah kesepakatan bahwa pihaknya akan melakukan suatu kerjasama. Sebagaimana diketahui  pemerintah dalam waktu dekat sedang menunggu rapat kabinet terbatas mengenai pegawai dengan perjanjian kerja tertentu.

"Artinya pegawai dengan kontrak selama ini mereka tidak dicover oleh jaminan kecelakaan kerja dan  kematian. Kemudian pak Bupati Berau melihat perlu dilindungi sebagai orang yang punya resiko kerja. Karena itu kita melakukan MoU. Selama ini JKK dan JKM  hanya untuk ASN," jelas Iqbal. Ia menambahkan, JKK dan JKM kemudian diperluas tidak hanya untuk ASN. Namun juga untuk yang berstatus kontrak. Untuk implementasi awal dilakukan untuk pegawai kontrak di lingkungan Pemkab Berau.

"Sehingga nantinya menjadi semua pegawai dicover oleh resiko asuransi JKK dan JKM. Mereka memperoleh manfaat seperti ASN. Menurut hemat saya ini terobosan yang sangat baik. Memberikan rasa aman dan nyaman. Sehingga produktifitas kerja meningkat. Mudah-mudahan Bupati lain terinspirasi melakukan hal serupa.

Apalagi pemerintah akan membuat kebijakan terkait hal itu," pungkas Iqbal.

Sementara itu, Bupati Berau Muharram mengatakan,  pemerintah daerah juga ingin melindungi pegawai-pegawainya  yang non ASN. Supaya mereka kerja juga merasa tenang.

"Contoh kontrak kerja itukan satu tahun sekali. Untuk memperbaharui, butuh waktu 4 bulan.  Saya ambil kebijakan kontrak 4 tahun. Tidak setahun-setahun. Dengan catatan kalau melanggar dan tidak disiplin bisa dipecat. Adanya perlindungan ini membantu, merasa tenang dalam bekerja," ujarnya, Jumat (31/8/2018).

Untuk merealisasikan hal itu, pihaknya kata Muharram akan menyisihkan  APBD. "4ebulan perorang bayar iuran  Rp 30 ribu. Iurannya kita bayarkan.

Gaji mereka pas-pasan. Kalau ada musibah, tidak ada perlindungan. Walaupun kita tidak ingin itu terjadi," jelasnya.

Menurut Muharram, perusahaan swasta saja diwajibkan asuransi, yang pegawainya tidak banyak. Karena itu pihaknya yang punya ribuan pegawai juga melakukan hal itu,

"Pemda bahkan harus mencontohkan, peduli terhadap pegawainya," pungkasnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi Kalimantan Timur Meliana mengimbau bupati-bupati  lainnya mencontoh Kabupaten Berau.

"Kita ada 10 kabupaten, masih ada 9 yang belum. Mereka  bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Pemkab Berau. Apalagi ini baru. Kami apresiasi apa yang dilakukan Taspen menghadirkan seluruh kepala cabang Taspen di indonesia dalam rakernas," pungkasnya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pt-taspen 

Berita Terkait

Gelar Rakernas, Taspen Bahas 5 Hal Strategis

Ekonomi

Taspen Percayakan BRI sebagai Bank Kustodian

Ekonomi

Iqbal Latanro Kembali Pimpin PT Taspen

Nasional

Triwulan Pertama, Laba Taspen Meroket Rp 200 Miliar

Indobisnis

Taspen Jangkau Peserta Sampai Pulau Madura

Nasional

IKLAN