Rabu, 26 September 2018 08:26 WIB
pmk

Headline

Beda Versi KPU dan Bawaslu soal Bekas Koruptor Nyaleg, DKPP Harus Tengahi

Redaktur:

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay. Foto: Jaa Rizka Pradana/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus mengadakan pertemuan tripatrit antara ketiga lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP. Pertemuan penting dilakukan untuk mencari solusi polemik beda pandangan antara KPU dan Bawaslu terhadap larangan bekas koruptor nyaleg hingga berujung lolosnya enam bacaleg koruptor lolos menjadi caleg.

Mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay sependapat dengan pertemuan tripatrit tersebut. Menurutnya, pertemuan itu merupakan jalan keluar dari buntunya kesepemahaman kedua lembaga tersebut dalam melakukan tugasnya.

"Pertemuan dan saling pemahaman, itu bisa juga dilakukan oleh DKPP yang rencananya akan dilakukan pertemuan tripatrit," kata Hadar di Kantor Bawaslu Thamrin Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Ia menjelaskan, perbedaan pandangan ini telah terjadi sebelum aturan mengenai larangan eks-napi koruptor yang tertuang dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 untuk pencalegan DPRD, DPR RI dan PKPU nomor 14 tahun 2018 untuk DPD RI ditetapkan serta diundangakan oleh pemerintah.

Setelah diundangkan Kemenkumham, perbedaan ini masih berlanjut hingga akhirnya Bawaslu mengabulkan permohonan enam bacaleg bekas koruptor dalam sidang sengketa melawan KPU yang menetapkan mereka Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai caleg.

Hadar berpandangan dalam konteks ini Bawaslu telah melakukan interpretasi sendiri. Dengan kata lain dua PKPU diatas tak diindahkan lembaga pengawas pemilu tersebut.

"Jadi harusnya kalau kita mau tertib, taat hukum itu harus dilakukan bahwa bawaslu tidak setuju dengan peraturan ini, seharusnya bawaslu mengajukan Judicia Revjew ke Mahkamah Agung, bukan kemudian menggunakan palu-palu didalam proses sidang sengketa mereka," urainya.

Selanjutnya atas putusan lolosnya enam bekas koruptor itu, Bawaslu berikirim surat rekomendasi ke KPU untuk menetapkan status mereka Memenuhi Syarat (MS). Namun hal tersebut tak dilakukan KPU dengan alasan Bawaslu tak mempertimbangkan PKPU 20 dan 14 tahun 2018. Justru KPU melayangkan surat balik ke Bawaslu yang berisi meminta putusannya dikoreksi.

"Kita tetap akan menunda (putusan Bawaslu). Kita minta penundaan karena sekali lagi yang harus dinilai (dalam sidang sengketa) PKPU kami," kata Komisioner KPU RI Ilham Saputra, Kamis (30/8/2018). (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bawaslu #pemilu-2019 #mantan-koruptor-nyaleg 

Berita Terkait

IKLAN