Senin, 19 November 2018 04:06 WIB
pmk

Nasional

Bawaslu: Bekas Koruptor Nyaleg Tidak Salahi Aturan

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Ketua Bawaslu Abhan angkat bicara soal tudingan asal mengartikan sendiri Peraturan KPU nomor 20 dan 14 tahun 2018 mengenai pencalegan baik DPRD, DPR RI maupun DPD RI. Ia menegaskan, dalam dua aturan tersebut tidak ada aturan yang menyebut syarat bekas napi koruptor nyaleg.

"Kami bukan interprestasi sendiri. Coba dibaca, PKPU 20/2018 itu di pasal 7 tidak ada syarat persoalan napi korupsi, itu tak ada," tegas Abhan di Kantor Bawaslu jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Jumat (31/8/2018).

Ia menyatakan, PKPU 20/2018 pasal 7 mengenai syarat-syarat calon sama persis yang ada dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. "Artinya mereka (enam bekas koruptor yang dipermasalahkan) memenuhi syarat," cetusnya.

Abhan menjelaskan, dalam PKPU tersebut hanya ada aturan mengenai pakta integritas yang tertuang di PKPU 20/2018 pasal 4 ayat (3). Pakta integritas itu ditandatangani ketua umum partai politik dan sekjen yang mengajukan bacaleg.

Memang dalam perjalanan pembuatan PKPU 20/2018, KPU awalnya memasukkan aturan larangan eks-napi koruptor nyaleg dalam draft pengajuan di Pasal 7 Ayat (1) Huruf h Bab II Bagian Keempat tentang Pengumuman dan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon.

Akan tetapi aturan ini ditentang oleh pemerintah. Akhirnya muncul solusi dihilangkan larangan tersebut dengan diganti pakta integritas oleh parpol. Kemudian Kemenkumham resmi mengundangkan PKPU 20/2018 pada tanggal 3 Juli 2018.

"Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), (partai politik) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi," bunyi Pasal 4 Ayat (3) PKPU No 20 Tahun 2018 yang telah diundangkan.

Selain itu, pimpinan parpol juga wajib membuat pakta integritas terkait caleg-caleg yang diajukan. Aturan tersebut tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 Huruf (e).

"Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1." bunyi Pasal 6 Ayat 1 Huruf (e). (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bawaslu #pemilu-2019 #mantan-koruptor-nyaleg 

Berita Terkait

Stiker Kampanye Belakang Angkot Melanggar

Megapolitan

Pemilih Tak Beridentitas Capai 476.928 orang

Headline

DPT Sementara Capai 141,4 juta

Headline

Malam Ini, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan

Headline

Megawati Mau Pensiun

Headline

IKLAN