Rabu, 26 September 2018 10:21 WIB
pmk

Nasional

Berdampak Positif, Penerimaan Migas Semester I/2018 Tembus USD 3,5 Miliar

Redaktur: Ali Rahman

PAPARAN- Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar saat berdiskusi dengan para pemimpin media massa di Jakarta, belum lama ini. Foto : Humas Kementerian ESDM for INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Penerimaan migas pada 2018 hingga semester I lebih tinggi USD 3,5 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini berdampak positif bagi keuangan negara.
Penerimaan migas tersebut merupakan total bagian negara maupun bagian kontraktor migas yang pada 2018 semester I ini tercatat sebesar USD 17,3 miliar atau lebih besar dari periode yang sama tahun lalu sebesar USD 13,8 miliar.
Selain peningkatan penerimaan tersebut, tren efisiensi hulu migas makin terlihat dari waktu ke waktu. Sejak 2017 lalu penerimaan negara dari migas lebih tinggi dari cost recovery.

Berbeda dengan dua tahun sebelumnya dimana cost recovery lebih tinggi dari penerimaan negara.
Kedepan, efisiensi hulu migas akan makin dapat terlihat seiring dengan diterapkannya kontrak migas skema gross split yang menggantikan skema cost recovery yang mulai diterapkan pasa 2017 lalu. Hingga saat ini sebanyak 25 kontrak migas sudah mengginakan skema gross split.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, dari 25 kontrak migas gross split, Pemerintah berhasil mengantongi komitmen kerja pasti sekitar USD 1,75 miliar atau Rp 25 triliun dan bonus tanda tangan sebesar USD 854 juta atau Rp 12 triliun.

Dari 25 blok migas gross split tersebut, sembilan di antaranya merupakan hasil lelang blok migas pada 2017 dan 2018. Kondisi tersebut menandakan kontrak migas gross split disambut baik oleh para investor, mengingat lelang blok migas pada 2015 dan 2016 dengan skema cost recovery tak diminati investor sama sekali.

Secara umum, Arcandra menegaskan, gross split mampu mendorong efisiensi bisnis hulu migas di Indonesia, terutama dalam hal proses bisnis. Hal ini lantaran selain tidak membebani keuangan negara, gross split mampu mengurangi waktu dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa menghilangkan kendali negara.

Meski demikian, Arcandra mengakui sistem gross split akan terlihat manfaatnya secara utuh pada jangka panjang. "Bisa dilihat lima sampai sepuluh tahun mendatang," ujarnya dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi media massa di Jakarta, belum lama ini.

Wamen Arcandra juga menyampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk mengurangi impor minyak. Rencananya Pemerintah akan meminta kontraktor migas untuk menjual migas bagian kontraktor tersebut ke dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga terus mendorong pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang nasional.

Untuk mengurangi impor BBM, Pemerintah juga menerapkan perluasan kebijakan pencampuran biodiesel dalam BBM solar sebesar 20 persen (B20) yang diberlakukan tidak hanya BBM bersubsidi dan penugasan, tapi juga untuk BBM non-subsidi. Akan diwajibkan per 1 September 2018.
Potensi penghematan devisa dengan diberlakukannya kebijakan B20 tersebut mencapai USD 2 miliar dengan volume 4 juta kilo liter tahun ini dan USD 4 miliar dengan volume 6,4 juta kilo liter mulai tahun depan.
“Peran Kementerian ESDM diharapkan dapat terus mendorong pembangunan nasional dan multiplier effect yang jauh lebih besar lagi,” ujar Arcandra. (adl/aro)


TOPIK BERITA TERKAIT: #minyak-gas #bbm #kementerian-esdm #wakil-menteri #arcandra-tahar 

Berita Terkait

IKLAN