Jumat, 21 September 2018 11:05 WIB
pmk

Headline

Menunggu Tokoh Utama Suap Proyek PLTU Riau-1

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - KABAR dari Gedung Merah Putih di Kuningan Jakarta Selatan, markas besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu menarik perhatian publik. Terlebih, KPK di bawah pimpinan Agus Rahardjo terbilang produktif menciduk terduga koruptor.

Setelah Idrus Marham mengenakan baju orange, sebagai tanda resmi ditahan lembaga antirasuah tersebut, satu berita yang sedang ditunggu publik dari kasus suap proyek PLTU Riau-1, siapa tokoh utama di balik aksi mufakat jahat kongkalikong yang semakin terang benderang itu?

Keluarnya Idrus Marham, ketika itu Menteri Sosial (Mensos) dari dalam Istana Presiden tanpa pin menteri dan mobil dinas, mengejutkan wartawan yang ngepos di sana. Keterkejutan itu semakin jadi ketika Idrus mengaku, bahwa ia mundur dari jabatan Mensos, di tengah tuntutan kerja yang maksimal dalam mengatasi dampak gempa Lombok.

“Saya mundur dari jabatan menteri, karena ingin konsentrasi menghadapi proses hukum di KPK,” kata Idrus kepada wartawan di istana Presiden.

Jumat (31/8/2018) pun, yang ternyata menjadi jumat keramat baginya, Idrus kembali menegaskan latar belakang mengapa ia harus mundur dari jabatan menteri. “Saya menghargai KPK,” tegasnya.

Idrus dipuji, Idrus dicaci. Dipuji karena dinilai bertanggungjawab, tapi dicaci karena diduga menerima suap.

Selain Idrus, Eni Maulani Saragih, mantan Anggota DPR lebih dulu dicokok KPK. Menariknya, penangkapan itu dilakukan di rumah Idrus Marham, yang sebelumnya tidak disebut-sebut terlibat dalam kasus tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI itu berada di rumah Idrus Marham, di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (13/7/2018), untuk menghadiri acara ulang tahun anak pertama mantan Sekjen DPP Partai Golkar tersebut. Eni ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT), yang berhasil mengangkut 8 orang lainnya, bersama uang Rp500 juta.

Belakangan baru diketahui, Idrus ternyata ikut terlibat. Menurut KPK, peran Idrus Marham, yakni turut membantu Eni, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI saat itu dalam menggarap proyek suap PLTU Riau-1.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan, Idrus Marham dalam kasus ini bersama-sama atau turut membantu Eni untuk memuluskan proyek PLTU Riau-1 tersebut.

“Idrus Marham berperan memuluskan penandatangan kesepakatan antara EMS (Eni) dan JBK (Johannes Budisutrisno Kotjo) yang merupakan pemilik saham Blackgold Natural Resources untuk Purchase Power Agreement proyek PLTU Riau 1,”ujar Basariah.

Kata  Basariah, Idrus Marham diduga mendorong proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

KPK menduga Idrus telah menerima commitment fee yang besarannya sama dengan jumlah yang yang diterima Eni, yakni sebesar US$ 1,5 juta. Uang itu pemberian Johannes B Kotjo.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengungkapkan, Eni selalu melapor ke Idrus Marham setiap menerima uang. “Ada komunikasi antara si Eni, ya dengan si Idrus Marham dan begitu pun dengan keterangan-keterangan dari Johannes Kotjo. Itu Intinya si Eni ketika menerima uang, dia selalu lapor ke Idrus Marham,” kata Marwata di Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Dengan demikian, Idrus selalu tahu perkembangan soal penerimaan uang dari Johannes Kotjo.  “Itu (penerimaan uang) disampaikan (ke Idrus Marham). Dan juga IM (Idrus Marham) mengetahui si Eni itu menerima uang. Dan sebagian dari uang itu kan digunakan untuk Munaslub Golkar,” sambung Marwata.

Sejauh ini, baru tiga orang yang dinyatakan terlibat dan berstatus tersangka. Mereka adalah Idrus Marham, Eni dan Johannes Kotjo.  Enid an Johannes sudah ditahan KPK sejak beberapa hari lalu. Sementara Idrus baru menyusul menggunakan pakaian orange, Jumat (31/8/2018).

Idrus terjerat pasal 12 undang-undang huruf b atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP atau pasal 56 ke - 2 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara  Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Johannes disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Dengan telah ditahannya ketiga nama itu, selesai kah tugas KPK mengungkap kasus ini? Tampaknya belum. Karena KPK masih terus mencari tokoh utama kasus suap ini.

Johannes menyuap anggota DPR agar ia mendapat proyek listrik Riau-1. Uang suap dari Johannes kepada Idrus dan Eni, untuk mendorong proses penandatanganan Purchase Power Agreement (PPA) atau jual beli proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-1.

Dengan demikian, tentu ada pihak yang berwenang memutuskan Johannes yang mendapatkan pekerjaan tersebut. Bukan Idrus, bukan juga Eni.

Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir yang telah diperiksa KPK beberapa kali, tak pernah mau memberi penjelasan rinci kepada wartawan. Ia melakukan aksi tutup mulut. Bahkan,  saat diperiksa kali terakhir, ajudannya sempat bersitegang dengan awak media di gedung KPK.

“Kalau dengan Bu Eni dan Pak Idrus Marham, saya kenal. Tapi tidak pernah ada pembicaraan khusus, pertemuan khusus soal ini (proyek PLTU Riau-1). Itu tidak ada,” kata Sofyan Basir beberapa waktu lalu.

Namun, hari ini Eni memberi keterangan yang berlawanan dengan penjelasan Sofyan Basir sebelumnya. Walau tidak bermasuk menyangkal penjelasan Sofyan Basyir, Eni mengatakan, kepada KPK, ia sudah menjelaskan banyak hal, termasuk soal pertemuan-pertemuannya dengan Sofyan Basyir.

”Hari ini saya diperiksa sebagai tersangka. Materi pemeriksaan itu, pendalaman dari pertemuan-pertemuan antara saya dengan bapak Sofyan Basir dan Johannes B Kotjo,” kata Eni, usai diperiksa penyidik KPK, Jumat (31/8/2018).

Eni tidak menampik adanya pertemuan tersebut, yang pernah dilakukan beberapa kali. “Ada pertemuan itu,” tandasnya.

Sofyan Basir memang belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK sebenarnya sudah mendapatkan keterangan dari seorang saksi yang menjelaskan bahwa adanya aliran dana dari Johannes ke Sofyan Basyir. Namun KPK masih kekurangan 1 alat bukti lagi, untuk bisa menaikkan status Sofyan Basyir dari saksi menjadi tersangka.

“Kami sudah dapatkan satu keterangan saksi yang menyebutkan aliran dana ke Sofyan Basyir. Kami perlu alat bukti tambahan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Jumat (31/8/2018).

KPK pun pernah menyita telepon seluler milik Sofyan Basir. Penyitaan itu dilakukan pada saat rumah Sofyan digeledah KPK pertengahan Juli 2018 lalu.

"Salah satu bukti elektronik yang disita saat itu, adalah alat bukti komunikasi yang digunakan Dirut PLN. Ya pasti untuk kebutuhan penanganan perkara, informasi relevan kami dalami," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd, yang menjadi satu.

Eni Saragih pernah mengungkapkan peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen asset. Nilai asset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1. Kita nantikan babak berikutnya, kabar dari gedung merah putih, Kuningan. (esa/cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-suap-proyek-pltu-riau #setya-novanto #korupsi #idrus-marham 

Berita Terkait

IKLAN