Rabu, 14 November 2018 12:28 WIB
pmk

Nasional

Benarkan Polisi Bubarkan Deklarasi Ganti Presiden, Jokowi Disebut Petugas Keamanan

Redaktur: Redjo Prahananda

Pojok Bandung

INDOPOS.CO.ID -  Pernyataan  Presiden Joko Widodo membenarkan aksi aparat polisi melarang deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat dinilai sebagai bentuk ketakutan kalah di Pemilu 2019.

"Pernyataan ambigu. Kok bisa-bisanya seorang presiden sekaligus capres membenarkan penolakan polisi terhadap deklarasi ganti presiden cuma karena takut berpotensi menimbulkan bentrokan. Lha dia menempatkan diri sebagai petugas keamanan atau presiden?" kata aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Capt Hariman Siregar SH MSi," kepada INDOPOS di Jakarta,  Minggu (2/9/2018).

Hariman menjelaskan, Jokowi bisa menempatkan diri sebagai presiden untuk semua rakyat Indonesia dan melindungi hak warga negara bila ingin menyampaikan pendapat di muka umum.

"Sebagai Presiden dia perintahkan kepada kepolisian untuk menjaga keamanan meski  dua kubu berhadapan. Bukan malah malah mendukung pembubaran salah satu kubu.  Buat apa ada polisi kalau tidak bisa menjaga keamanan," tegas mantan ketua HMI DKI Jakarta periode 1990-1992 ini.

Dia menuding aksi kepolisian itu lebih sebagai bukti atas pernyataan Presiden Jokowi beberapa lalu,  TNI Polri harus bisa menjadi jubir keberhasilan kerja pemerintah.

"Inilah jadinya kepolisian diposisikan sebagai jubir penguasa," tandas Ketua OKK Pemuda Pancasila ini menambahkan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara terkait maraknya pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat. Menurut dia, meski Indonesia negara demokrasi, namun tetap ada batasan dalam berekspresi.

"Negara ini demokrasi. Bebas berkumpul, berpendapat, iya. Tapi ingat ada batasannya, ada aturannya, ya kan?," kata Jokowi seusai menghadiri acara pembukaan pekan orientasi calon legislatif Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Menurut Jokowi, langkah kepolisian  membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden sudah tepat dengan pertimbangan keamanan. Deklarasi ini di sejumlah tempat dinilai berpotensi memicu bentrokab

"Kalau polisi gak apa-apa dan terjadi benturan,  siapa salah? Polisi lagi. Proses pencegahan itu memang sudah menjadi tugas (Polri)," kata dia.

Jokowi menuturkan andai deklarasi #2019GantiPresiden tidak menuai pertentangan dan penolakan oleh masyarakat, maka seharusnya bisa dilakukan di mana saja.

"Sekali lagi ini negara demokrasi. Bebas berkumpul, berserikat, sekali lagi ada aturannya jangan sampai menabrak keamanan, ketertiban sosial," ujarnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #deklarasi-ganti-presiden 

Berita Terkait

Polisi Diadukan ke Komnas HAM

Headline

IKLAN