Jumat, 21 September 2018 11:14 WIB
pmk

Hukum

Kejagung Siap Hadapi Gugatan SP3 Kasus Jakpro

Redaktur: Redjo Prahananda

Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Warih Sadono. Yudha Krastawan

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) atas terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap dugaan pengalihan aset Pemda DKI seluas 5.000 meter persegi di kawasan Pluit, Jakarta Utara. 

"Selalu siap untuk menghadapi gugatan prapid (praperadilan)," tegas Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejagung, Warih Sadono, Minggu (2/9/2018). 

Diketahui, gugatan prapid tersebut didaftarkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (31/8/2018). Dalam gugatannya itu, MAKI meminta kepada hakim untuk membatalkan SP3 kasus pengalihan lahan yang ditaksir merugikan negara sebesar Rp 68 miliar. 

Menyikapi hal ini, Warih mengakui pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pengadilan soal pendaftaran gugatan itu. Menurutnya, setelah pemberitahuan gugatan diterima oleh pihaknya maka akan langsung dipelajari untuk mempersiapkan perlawanan gugatan itu. 

"Belum diterima gugatan prapid tersebut. Setelah diterima akan dipelajari," jelas dia. 

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan Fredie Tan alias Awi (Dirut PT Wahana Agung Indonesia - Ancol Beach City) , Oky Sukasah (Komisaris PT Delta Jakarta),  dan I Gusti Ketut Gede Suena (mantan Dirut PT Jakarta Propertindo-BUMD) sebagai tersangka kasus itu, 2014 silam. Namun, penetapan mereka sebagai tersangka gugur seiring dengan penerbitan SP3 kasus tersebut, 2016 lalu. Kejagung beralasan penghentian kasus tersebut karena tidak cukup bukti, sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. 

"Bahwa termohon tidak tepat memberikan alasan tidak cukup bukti. Karena telah terpenuhi minimal dua alat bukti yang cukup antara lain alat bukti surat yang telah dilakukan penyitaan dan alat bukti keterangan saksi-saksi," jelas Boyamin. 

Boyamin juga menilai, SP3 kasus itu prematur karena belum dilengkapi audit perhitungan kerugian negara dari BPK atau BPKP. 

"Maka sudah selayaknya tindakan SP3 yang dilakukan termohon dalam perkara aquo dinyatakan tidak sah karena perkara tersebut jelas-jelas cukup bukti minimal dua alat bukti, memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan merupakan perbuatan pidana korupsi," jelas dia.

Kasus pengelolaan lahan aset Pemda DKI seluas 5.000 meter persegi di Pluit, Jakarta Utara, diduga dialihkan pengelolaannya tanpa izin dari Gubernur DKI dan DPRD DKI serta tanpa melalui lelang terbuka . Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 68 miliar. 

Dikonfirmasi hal ini, Humas Jakpro Harto Pratama belum bersedia memberikan jawaban. "No comment ya," jawabnya saat dikonfirmasi INDOPOS, kemarin.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kejagung-siap-hadapi-gugatan-sp3-kasus-jakpro #kejagung #kasus-jakpro 

Berita Terkait

IKLAN