Sabtu, 17 November 2018 05:46 WIB
pmk

Nasional

DPR Gagas Aksi Deklarasi Hastag Pakai Regulasi Ganjil-Genap

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil prihatin dengan langkah kepolisian melarang deklarasi #2019GantiPresiden cuma karena takut timbul bentrokan massa.

Kalau alasan takut bentrok, maka legislator membidangi hukum ini pun mengusulkan agar pelaksanaan demonstrasi atau deklarasi "perang" hastag ini secara bergantian.

"Bikin saja pelaksanaan demokrasi seperti pelaksanaan ganjil genap dalam mengatasi kemacetan. Tanggal ganjil untuk pro Jokowi dan genap untuk pendukung ganti presiden. Kalau ada melanggar, polisi baru bertindak," imbuhnya kepada INDOPOS, Minggu (2/9/2018).

Dia mengaku pelarangan atau pembubaran aparat kepolisian terhadap deklarasi #2019GantiPresiden sudah melanggar UUD 1945. “Bukankah KPU (Komisi Pemilihan Umum) sudah menyatakan gerakan #2019GantiPresiden bukanlah kampanye dan tidak melanggar. Terus kenapa harus dilarang. Kalau kebebasan berpendapat ini dilarang sama saja kembali ke zaman Orde Baru," tegas Nasir.

Lebih lanjut, dia juga mengecam larangan diskusi publik dengan narasumbuer pengamat politik Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet di Lubuk Linggau, Sumsel pada Sabtu (1/9/2018).

"Kalau memang Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet salah, maka lawan mereka dengan data dan fakta. Bukan malah melarang kehadiran mereka di suatu tempat," tutur politisi PKS asal Aceh ini menjelaskan.

Selain itu Nasir mengaku dirinya mendapat masukan dari masyarakat bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung kepolisian dalam mencegah deklarasi #2019GantiPresiden membuktikan bahwa mantan walikota Solo itu seorang otoriter.

"Masyarakat pun menyampaikan kepada saya bahwa rezim ini memakai topeng reformasi, namun hatinya otoriter," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara terkait maraknya pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat. Menurut dia, meski Indonesia negara demokrasi, namun tetap ada batasan dalam berekspresi.

"Negara ini demokrasi. Bebas berkumpul, berpendapat, iya. Tapi ingat ada batasannya, ada aturannya, ya kan?" kata Jokowi seusai menghadiri acara pembukaan pekan orientasi calon legislatif Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Menurut Jokowi, langkah kepolisian yang membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden sudah tepat dengan pertimbangan keamanan. Deklarasi ini di sejumlah tempat dinilai berpotensi memicu bentrokan antara pihak yang pro dan kontra.

"Kalau polisi gak apa-apa dan terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Proses pencegahan itu memang sudah menjadi tugas (Polri)," kata dia.

Jokowi menuturkan andai deklarasi #2019GantiPresiden tidak menuai pertentangan dan penolakan oleh masyarakat, maka seharusnya bisa dilakukan di mana saja.

“Sekali lagi ini negara demokrasi. Bebas berkumpul, berserikat, sekali lagi ada aturannya jangan sampai menabrak keamanan, ketertiban sosial," ujar dia. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #2019gantipresiden #kepolisian-melarang-deklarasi-2019gantipresiden 

Berita Terkait

Polisi Diadukan ke Komnas HAM

Headline

Rambo Aceh pun Digiring ke Polsek

Headline

IKLAN