Senin, 19 November 2018 12:31 WIB
pmk

Headline

DPR: Demokrasi Gagal!

Redaktur:

Ilustrasi Aksi Penghadangan #2019GantiPresiden.

INDOPOS.CO.ID -  Efek ‘pelukan damai untuk Indonesia’ antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto ternyata semu. Momen mengharukan yang diprakarsai atlet pencak silat Hanifan Yudani semula diharapkan menjadi titik kembalinya Indonesia pada iklim damai serta terwujudnya kehidupan demokrasi yang sebenarnya. Namun baru beberapa hari, sudah terjadi lagi pelarangan terhadap mereka yang kerap mengkritisi Jokowi.

Adalah Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet yang dilarang tampil dalam sebuah diskusi di Lubuk Linggau,  Sumatera Selatan,  Sabtu (1/9/2018). Belum lagi aksi saling hujat dua kubu di media sosial, masih terus berlangsung.

Ditambah pula dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung sikap kepolisian melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden.

"Negara ini demokrasi. Bebas berkumpul, berpendapat, iya. Tapi ingat ada batasannya, ada aturannya, ya kan?," kata Jokowi seusai menghadiri acara pembukaan pekan orientasi calon legislatif Partai NasDem di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, (1/9/2018).

Menurut Jokowi, langkah kepolisian yang membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden sudah tepat dengan pertimbangan keamanan. Deklarasi ini di sejumlah tempat dinilai berpotensi memicu bentrokan antara pihak yang pro dan kontra.

"Kalau polisi gak apa-apa dan terjadi benturan, yang disalahkan siapa? Polisi lagi. Proses pencegahan itu memang sudah menjadi tugas (Polri)," kata dia.

Jokowi menuturkan, andai deklarasi #2019GantiPresiden tidak menuai pertentangan dan penolakan oleh masyarakat, maka seharusnya bisa dilakukan di mana saja. "Sekali lagi ini negara demokrasi. Bebas berkumpul, berserikat, sekali lagi ada aturannya jangan sampai menabrak keamanan, ketertiban sosial," ujarnya.

Soal tindakan pelarangan tampilnya Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet oleh kepolisian ini menuai kritikan banyak pihak. Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid misalnya. Ia menyebutkan,  pelaksanaan demokrasi di negeri ini kembali mundur satu langkah. 

"Sangat prihatin atas sikap aparat. Ini menunjukkan kembali ke  zaman prareformasi. Padahal dunia sudah semakin maju," kata Sodik kepada INDOPOS di Jakarta,  Minggu (2/9/2018).

Ia menyatakan,  alasan polisi yang melakukan pelarangan deklarasi dan diskusi publik yang dilakukan oleh masyarakat kontra pemerintah cuma karena ingin menghindari bentrokan dengan kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi) -  Ma'ruf Amin tidaklah tepat. 

Ia menyatakan,  seharusnya kepolisian bisa melakukan penangananan terhadap kedua kubu tanpa harus merugikan salah satu pihak yang ingin menyampaikan kebebasan pendapat dan ekspresi di muka umum. 

"Seharusnya lakukan saja pengamanan secara adil dan bertanggung jawab. Serta memberikan arahan dan edukasi kepada kedua kelompok dengan cara persuasif.  Bukan malah yang satu di persekusi sedangkan yang lain dibiarkan," tegas Sodik. 

Jika sikap aparat tidak berubah,  maka dirinya tegas menyatakan bahwa perlakuan yang tidak adil yang diterima oleh para pendukung gerakan #2019GantiPresiden adalah sebuah kegagalan demokrasi yang dilakukan pemerintahan Jokowi. 

Bahkan,  lanjut Sodik,  pernyataan Presiden Jokowi yang turut mendukung aksi kepolisian dalam membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tepat mencerminkan Jokowi adalah sosok antidemokrasi berbeda dengan presiden sebelumnya. 

"Selain itu, saya tegas menyatakan, ancaman demokrasi yang dilalukan oleh rezim sekarang lebih  buruk dan lebih brutal  dari rezim-rezim sbelumnya pada era Pra reformasi," tandasnya. 

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil selaku mitra kerja dari kepolisian juga tegas menyebut aksi pelarangan dan penghadangan terhadap gerakan ganti presiden sama saja melanggar UUUD 1945. 

"Konstitusi kan memberi ruang bagaimana rakyat bebas menyatakan pendapat di muka umum.  Begitupula rakyat sipil juga memberi ruang politik kepada masyarakat lainnya yang berbeda pendapat. Jika ini tidak terjadi,  sama saja kita kembali ke zama Orde Baru," tegas Nasir kepada INDOPOS. 

Berdasarkan pandangan serta masukan dari masyarakat,  dirinya menilai bahwa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terlihat takut untuk dikritik oleh masyarakat,  sehingga harus melarang kegiatan diskusi publik. 

"Kalau memang Rocky Gerung dan Ratna Sarumpaet salah,  maka lawan juga mereka dengan data dan fakta. Bukan malah melarang kehadiran mereka di suatu tempat," tutur politisi PKS asal Aceh ini menjelaskan. 

Selain itu,  Nasir menambahkan, pernyataan Presiden Jokowi yang mendukung kepolisian dalam mencegah deklarasi #2019GantiPresiden membuktikan bahwa mantan walikota Solo itu seorang otoriter. 

"Masyarakat pun menyampaikan kepada saya bahwa rezim ini memakai topeng reformasi,  namun hatinya otoriter," tandasnya. 

Kalau memang Presiden Jokowi dan aparat kepolisian takut terjadi bentrokan antar dua kubu,  maka lebih baik diadakan saja ruang demonstrasi secara bergantian. 

"Bikin saja pelaksanaan demokrasi seperti pelaksanaan ganjil genap dalam mengatasi kemacetan. Jadi yang tanggal ganjil untuk pro Jokowi dan yang genap untuk pendukung ganti presiden. Kalau ada yang melanggar,  maka barulah polisi bertindak," imbuhnya. 

Pendapat lainnya diutarakan oleh aktivis  Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Capt Hariman Siregar SH MSi. 

Dia tegas menyebut bahwa Jokowi tidak layak memberikan komentar  mendukung aksi polisi membubarkan gerakan ganti presiden adalah pernyataan 

"Ini pernyataan ambigu.  Kok bisa-bisanya seorang presiden yang saat ini posisinya menjadi capres membenarkan ada penolakan polisi terhadap deklarasi ganti presiden cuma karena takut ada bentrokan. Lah, dia menempatkan dirinya sebagai petugas keamanan apa presiden?" katanya kepada INDOPOS. 

Hariman menjelaskan, seharusnya Jokowi bisa menempatkan dirinya sebagai presiden untuk semua rakyat Indonesia dan melindungi hak warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. 

"Seharusnya sebagai Presiden dia perintahkan kepada kepolisian untuk menjaga keamanan meski ada ada dua kubu berhadapan. Bukan malah sebaliknya malah mendukung pembubaran salah satu kubu.  Buat apa ada polisi kalau tidak bisa menjaga keamanan," tegas mantan ketua HMI DKI Jakarta periode 1990-1992 ini. 

Dia pun menuding aksi kepolisian itu  sebagai bukti atas pernyataan Presiden Jokowi yang pernah menyebut bahwa TNI Polri harus bisa menjadi jubir keberhasilan kinerja pemerintah. 

"Inilah jadinya kepolisian diposisikan sebagai jubir penguasa," tandasnya. 

Pengamat politik Andrianto turut menyebut pernyataan Joko Widodo yang mendukung aksi aparat kepolisian yang membubarkan deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah tempat membuktikan capres petahana itu takut kalah. 

"Pernyataan itu bukan seperti seorang Presiden,  tetapi sebagai capres yang sudah panik dan kelihatan takut kalah sehingga memanfaatkan jabatannya sebagai petahana," kata Andri kepada INDOPOS di Jakarta. 

Dia menjelaskan,  sepertinya pengekangan demokrasi untuk kubu ganti presiden saat ini sengaja diciptakan dengan memakai alasan babwa terjadi ancaman serius bagi kedaulatan bangsa sehingga harus dibubarkan. 

"Saya kira masalah pro kontra itu hal yang wajar dalam demokrasi. Yang tidak wajar kalau penolakan dari kubu lain itu dijadikan alasan mengkebiri hak warga negara lainnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum," terangnya.

Lebih lanjut ,  Presidium Persatuan Pergerakan ini juga sepakat bahwa demokrasi saat ini kembali seperti zaman Orde Baru. 

"Di depan TV bolehlah wajahnya terlihat cengar-cengir. Tapi perlakuannya terhadap pihak yang anti dengannya sangat kejam.  Dan ini bukan lagi rahasia umum. Makanya tidak dipungkiri banyak yang tidak suka sehingga melakukna gerakan ganti presiden di Pemilu 2019," bebernya menambahkan.  (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #2019gantipresiden #dpr-ri 

Berita Terkait

KPK Cekal Wakil Ketua DPR RI

Headline

Bebankan APBN, Nasdem Menolak

Nasional

Jazuli Dorong Resolusi Berkeadilan

Nasional

Anies Dukung Relokasi Lapangan Tembak

Jakarta Raya

KPK Tebang Pilih

Fokus

IKLAN