Jumat, 16 November 2018 11:21 WIB
pmk

Hukum

Suap PLTU Riau-1, KPK Periksa Dirut Pertamina dan CEO Blackgold

Redaktur:

Tersangka kasus suap pembangunan proyek PLTU Riau-1, Idrus Marham. Foto: Akbar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mememeriksa tempat orang saksi terkait kasus suap kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Empat orang tersebut akan diperiksan sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham. Mereka adalah Rickard Philip Cecil selaku CEO Blackgold Natural Resource, M. Ahsin Sidiq selaku Kepala Satuan IPP PT PLN (Persero), Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT. PLN (Persero), dan Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina.

”Keempat saksi tersebut akan diperiksa untuk tersangka IM (Idrus Marham),” kata Juru Bicara KPK, Febri Dianysah, Jakarta, Senin (3/9/2018). Dalam kasus ini KPK menduga IM telah menerima janji commitment fee untuk mendapat bagian yang sama besar dari jatah EMS sebesar USD 1,5 juta yang dijanjikan JBK jika PPA proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh JBK dan timnya.

Febri tidak menjelaskan kaitan Dirut Pertamina, Nicke Widyawati, dalam kasus tersebut sehingga harus ikut diperiksa. Apakah kasus terjadi atas sepengathuan Nicke ketika menjabat salah satu direktur di PLN? Febri memilih bungkam.

KPK juga menduga Eni menerima uang sebesar Rp 500 juta bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni dengan nilai total keseluruhan sekitar 6,2 miliar.

Eni disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) atau pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Idrus terjerat pasal 12 undang-undang huruf atau b atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2001 tentanf pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP atau pasal 56 ke - 2 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (cr-1)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #idrus-marham #kasus-korupsi-pltu-riau-1 #idrus-tergerus-kasus-listrik 

Berita Terkait

IKLAN