Minggu, 18 November 2018 11:55 WIB
pmk

Headline

Golkar Berperluang Jadi Tersangka Korporasi

Redaktur:

Foto: Ist

INDOPOS.CO.ID - Pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan Partai Golkar sebagai tersangka korporasi dalam kasus pembangunan proyek PLTU 1 Riau semakin kuat. Ini setelah adanya pengakuan mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, yang menyebutkan, partainya tersebut menerima uang Rp2 miliar untuk membiayai Munaslub. Ditambah pula penetapan sejumlah politisi partai sebagai tersangka oleh lembaga anti rasuah itu.

Pengamat hukum pidana, Ibnu Mazjah memandang partai politik sama dengan badan hukum, sehingga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan orang sebagai subjek hukum. 

"Karena korporasi adalah subjek hukum yang sama dengan manusia, maka badan hukum dapat dijadikan  tersangka sama halnya dengan manusia sebagai subjek hukum," jelas Ibnu saat dihubungi INDOPOS, Minggu (2/9).

Namun, dosen pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Mathlaul Anwar, Banten, tetap mewanti-wanti KPK untuk bersikap hati-hati, jeli dan tidak gegabah dalam menetapkan Golkar sebagai tersangka korporasi. Karena pertanggungjwban pidana korporasi itu menyangkut perbuatan pidana yang memang dilakukan oleh korporasinya atau memang oleh person (pengurus) partainya.

Artinya, apabila Golkar memang ditetapkan tersangka, KPK harus bisa benar-benar melihat apakah partai ini memang dibuat dengan tujuan sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan atau karena memang ada person, pengurus atau organ di dalam partai Golkar yang menyalahgunakan korporasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan. 

"Kalau ini yang terjadi maka bukan partainya tapi organnya, atau pengurus atau person-person yang terlibat di dalam partai atau korporasi tersebut," jelas Ibnu. 

Sementara, Direktur eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah mengatakan, bukan hal yang mustahil lembaga anti rasuah bisa menetapkan partai beringin sebagai tersangka korporasi. 

"Saya kira bukan hal yang mustahil untuk menyeret Golkar dalam kejahatan korporasi.  Tetapi tentu sangat sulit, mengingat Golkar adalah partai lama yang juga sudah sangat mengenal sistem hukum di Indonesia," jelasnya.  

Untuk menetapkan tersangka korporasi itu, KPK harus benar-benar membuktikan dulu adanya aliran dana ke partai tersebut. 

"Tentu KPK harus bertindak demikian, bahwa aliran dana dari kasus dugaan korupsi PLTU Riau harus bisa dibuktikan," jelas Akbar. 

Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir. Baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum. Orang adalah setiap orang perseorangan atau termasuk korporasi. 

"Oleh karena itu, dapat dipahami UU PTPK mengatur pengertian korporasi secara luas, dimana partai politik juga dapat dikategorikan sebagai korporasi," jelas praktisi hukum pidana dari LBH Institut Proklamasi, Tezar Yudhistira kepada INDOPOS, Minggu (2/9/2018). 

Tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 20 UU PTPK, yang pada pokoknya mengatur tuntutan dan penjatuhan pidana, dapat dilakukan terhadap korporasi dan pengurusnya. Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam korporasi baik sendiri maupun bersama-sama. 

"Namun sanksi terhadap korporasi hanya berupa denda, bukan pembubaran," jelas Tezar. 

Sementara UU Partai Politik mengatur bahwa partai politik dapat membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain, atau dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketentuan Pasal 68 UU MK mengatur pemerintah sebagai pemohon wajib menguraikan tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. 

"Norma tersebut tidak mengatur alasan pembubaran partai politik terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Akan tetapi, MK juga dapat membubarkan partai politik yang telah dibekukan sementara oleh Pengadilan Negeri karena melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, apabila partai poltik tersebut melakukan pelanggaran yang kedua kali. 

"Secara luas harus dipahami kegiatan yang bertentangan dengan UU 1945 dan perundang-undangan adalah termasuk tindak pidana korupsi. Sehingga pembubaran partai politik dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Partai Politik," jelasnya.

Terpisah, Korbid Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kasus dugaan korupsi yang mencuat jelang tahun politik ini kemudian menimbulkan spekulasi, ada sekenario mendiskreditkan Partai Golkar agar gagal menghadapi pesta demokrasi.
Dia menegaskan, Golkar punya komitmen tinggi untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Golkar juga mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan KPK. 
"Kami berharap KPK bisa benar-benar bekerja profesional, objektif, tidak tebang pilih dan tetap independen," ujar Doli kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (2/9). 


Doli menuturkan, Golkar sudah dan akan terus mengikhlaskan pimpinan, tokoh dan kader yang terindikasi untuk diproses atau secara hukum divonis bersalah. Ketua umum, senior, serta seluruh jajaran pimpinan Partai Golkar bertekad kuat untuk tidak mengulangi hal yang sama dan zero tolerance terhadap korupsi. 
Tetapi, Doli berharap, keikhlasan itu tidak dimanfaatkan untuk mendeskreditkan dan memojokkan Golkar terus menerus.

Menurut catatan Doli, ini kali ketiga Golkar dipojokkan secara institusi ketika kadernya terkena musibah. 
Bila semua pihak berkomitmen, lanjutnya, seharusnya nama-nama dari partai politik lain yang telah disebut-sebut terlibat kasus korupsi jangan dihentikan. "Kasus megaskandal korupsi e-KTP, BLBI, dan lainnya yang menyebutkan sejumlah nama petinggi partai politik kenapa kesannya mandeg?" ungkap Doli.


Doli mengaku, sadar saat ini adalah tahun politik. Golkar sedang fokus dan intensif melakukan konsolidasi dan penguatan jaringan partai. Karena itu, trend kepercayaan dan dukungan publik kepada Golkar saat ini sedang menaik. 
Dia meyakini, ada kekuatan politik yang tidak senang dengan situasi itu. Bahkan ada pula yang berupaya terus menerus agar Golkar dibubarkan atau tidak boleh ikut pemilu. 
"Kepada mereka ingin kami sampaikan, janganlah kita membiasakan diri berkompetisi dengan saling memojokkan dengan hal yang mengada-ada dan membuat kontestasi demokrasi kita menjadi tidak sehat. Indonesia tidak akan pernah maju bila dibangun dengan mental seperti itu," papar Doli.


Ditambahkan Ketua DPP Partai Golkar, Tb Ace Hasan Sadzily, urusan korupsi adalah urusan individu atau oknum. Tidak ada praktik korupsi dilakukan atas nama atau menjadi tanggung jawab institusi. 
"Oleh karenanya pertanggungjawaban di depan hukum dilakukan oleh oknum yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi itu," ungkapnya kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (2/9/2018).


Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menambahkan, Partai Golkar dalam menyelenggarakan setiap kegiatannya selama ini selalu disupport secara kolektif dari sumbangan pengurus dan panitia yang tidak mengikat.
Terkait dugaan aliran uang hasil korupsi ke Munaslub Partai Golkar, Ace mengatakan, sebagai Institusi Golkar tidak tahu menahu soal asal-usul atau sumber dana yang disumbangkan.


Ace menguraikan, Eni Saragih, tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1, memang menjabat sebagai Bendahara Panitia Munaslub Golkar tahun 2017 lalu. Sebagai bendahara panitia, tentu tugasnya adalah mengumpulkan dana melalui sumbangan-sumbangan, termasuk sumbangan dari dirinya sendiri. 
Begitu dana sumbangan diterima, lanjut Ace,  partai menganggap itu bantuan individu yang secara etis tidak mungkin ditanya atau diverifikasi asal usulnya.
"Jadi, kami ingin tegaskan sekali lagi Partai Golkar tidak bertanggung jawab atas tindakan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oknum kader partai," tuntasnya. (ydh/aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #idrus-marham #kasus-korupsi-pltu-riau-1 #idrus-tergerus-kasus-listrik #partai-golkar 

Berita Terkait

IKLAN