Hukum

Korupsi Korporasi, KPK: Kita Lihat Ada Kaitannya atau Tidak

Redaktur:
Korupsi Korporasi, KPK: Kita Lihat Ada Kaitannya atau Tidak - Hukum

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

INDOPOS.CO.ID - Pengakuan Eni Maulani Saragih (EMS) yang menyalurkan uang sebesar 2 miliar ke Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar dari hasil korupsi yang dilakukan oleh Eni banyak menimbulkan pertanyaan.

Salah satunya adalah apakah Partai Golkar terkena pidana korupsi korporasi?

Saat di konfirmasi terkait pertanyaan tersebut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan harus di buktikan terlebih dahulu apa kaitannya uang tersebut dengan organisasi yang bersangkutan.

“Harus dibuktikan lebih dahulu apa seperti apa kaitannya, walaupun korporasi bisa juga diartikan organisasi atau badan atau tempat sekumpulan orang dengan tujuan yang sama,” kata Saut Situmorang saat di konfirmasi, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Dalam kasus ini Eni Saragih Maulani dan Idrus Marham adalah politisi dari Partai Golkar sekaligus tersangka terkait kasus suap kontrak kerja sama proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Keduanya diduga telah menerima siap dari pihak swata yaitu Johannes B Kotjo. (cr-1)

 

Berita Terkait

Megapolitan / Neneng Mundur, Isu Mahar Politik Merebak

Nasional / Alat Sadap Dipertanyakan Lagi

Nasional / Klaim Keluar dari Zona Bahaya

Nasional / KPK Periksa Empat Koruptor RAPBD Jambi

Headline / Kasus Dana Hibah Kemenpora, KPK Periksa Dua Tersangka 


Baca Juga !.