Sabtu, 17 November 2018 05:41 WIB
pmk

Hukum

Korupsi Massal, KPK Tetapkan 41 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka

Redaktur: Redjo Prahananda

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018). Foto: Akbar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perkembangan penanganan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi terhadap 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-Perubahan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang Tahun Anggaran (TA) 2015 dari Moch. Anton selaku Walikota Malang periode tahun 2013-2018 dengan bersama kolega

Moch. Anton diduga menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019  mengenai persetujuan penetapan rancangan peraturan Daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015.

“Menjadi peraturan daerah Kota Malang tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015,”kata Basaria saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Basaria menambahkan penyidik KPK telah menemukan fakta dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik. “Dalam hasil penyidikan dari barang bukti bahwa 22 tersangka itu diduga menerima fee masing-masing antara Rp 12 sampai Rp 50 juta dari Moch. Anton selaku Walikota Malang periode tahun 2013-2018,” ujar Basaria.

KPK menetapkan 22 Anggota DPRD Kota Malang dari tahap ketiga penyidikan.

Total keseluruhan tersangka dalam korupsi masal ini adalah 41 tersangka. Mereka  Anggota DPRD Kota Malang.

Dalam kasus ini, 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi .

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menyangkakan puluhan tersangka dengan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #korupsi #korupsi-dprd-malang 

Berita Terkait

IKLAN