Jumat, 16 November 2018 11:12 WIB
pmk

Headline

Dolar Ancam Jokowi

Redaktur:

Grafis IFOED/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Fenomena tersebut bisa mengamblaskan calon presiden (capres) yang akan berlaga kembali pada pemilu 2019 mendatang. 

Informasi yang dihimpun, gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin (3/9/), dibuka melemah ke posisi Rp 14.745 per dolar AS. Dengan posisi tersebut, depresiasi rupiah sejak awal tahun ini menjadi 8,52 persen.

Fahri Hamzah mengatakan, saat ini sudah tidak ada waktu bagi Jokowi merombak tim ekonominya, untuk mengatasi pelemahan rupiah. "Saya kira ini sudah tidak ada waktu ya. Satu-satunya ancaman paling berat Pak Jokowi adalah ekonomi. Kalau rupiah ini amblas, amblas Pak Jokowi," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (3/9/2018).

Fahri mengatakan, pelemahan rupiah salah satunya karena tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Sehingga, banyak investor takut berbisnis. Oleh karena itu, pelemahan rupiah sekarang ini menyasar langsung kepada Jokowi, karena dinilai tidak dapat menghadirkan kepastian hukum di Indonesia.

"Ini ekonomi sudah menyasar Pak Jokowi, enggak nyasar tim, menyasar ke Pak Jokowi. Karena, Pak Jokowi ini sumber ketidakpastian. Kepemimpinannya tidak memberi kepastian ke mana-mana," tuturnya.

Menurut Fahri, tim ekonomi Jokowi sekarang ini bekerja sendiri-sendiri tanpa komando yang jelas. Sehingga, publik akan menyalahkan Jokowi karena tidak bisa mengatasi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. "Karena Pak Jokowi juga tidak seperti on command, lemah kelihatannya. Jadi kalau pergerakan kurs ini terus-menerus, melemah rupiah ini, penilaian pasar terhadap Pak Jokowi, bukan tim ekonomi. Tim ekonomi (bilang, red) udah beres, dianggap ini sudah selesai," ulasnya.

Dia juga menegaskan, belum ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan nilai tukar rupiah yang anjlok. Salah satu masalahnya bagi Fahri adalah ketidakpastian hukum dan kepemimpinan Jokowi.

Selain itu, Fahri menganggap, gelaran pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia pada Oktober mendatang tidak akan membantu banyak terhadap perbaikan kondisi ekonomi Indonesia, selama kepemimpinan Jokowi tidak diperbaiki.

"Sekali lagi ini kelemahannya sudah kena ke Pak Jokowi. Hampir sulit ditolong," ujarnya.

Mengetahui hal di atas, Presiden Jokowi mengumpulkan beberapa pejabat bidang ekonomi dan keuangan nasional. Mereka yakni, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Koordinator Bidang Perenonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi global. Sebab, dinamika yang berasal dari sentimen krisis Argentina cukup tinggi. Karena situasi belum jelas, pemerintah fokus pada penguatan di dalam negeri.

"Dari dalam negeri langkah pemerintah dari otoritas moneter dan OJK akan disinergikan," ujarnya saat ditemui usai rapat.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menambahkan, di sektor rill, pemerintah fokus pada pengurangan defisit transaksi berjalan (CAD). Pasalnya, salah satu sentimen dari perekonomian Indonesia adalah melebarnya CAD.

"Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam jangka sangat pendek adalah melakukan pengendalian dari sisi kebutuhan devisa," imbuhnya.

Seperti diketahui, Defisit transaksi berjalan Indonesia di kuartal II tahun 2018 tercatat sebesar 3% atau US$ 8 miliar. Melebar dari 1,96% pada kuartal II tahun 2017. Defisit ini juga lebih besar jika dibandingkan dengan kuartal I tahun 2018 yang sebesar 2,2% atau sekitar US$ 5,5 miliar.

Terkait teknisnya, Ani menyebut strateginya belum berubah. Salah satu upaya yang tengah disiapkan pemerintah adalah mereview terhadap 900 komoditas impor yang masuk ke Indonesia. Saat ini, Kemenkeu bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian masih melihat komposisi dari komoditas impor yang tidak memiliki nilai tambah ke perekonomian.

“Dia bukan bahan baku, barang modal, dan ini barang konsumsi dan ini pun bentuk konsumsi yang tersier, bukan orang konsumsi tempe dan tahu yang orang kita makan,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah akan merangsang tumbuhnya usaha yang merangsang substitusi impor.

Kebutuhan impor BUMN besar seperti Pertamina dan PLN akan direview untuk melihat apa-apa kebutuhan yang bisa ditunda. Kalau pun kebutuhan tidak bisa ditunda, harus dipastikan suplai dolar dilakukan tanpa mengubah sentimen market.

Selain itu, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan meneliti secara detail tingkah laku pelaku pasar. Kaitannya dengan transaksi mana yang legitimate demi memenuhi keperluan industrinya, atau tidak legitimate. “Kalau tidak legitimate kami akan lakukan tindakan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif,” kata dia.

Sementara itu, Ketua OJK WImboh Santoso mengatakan, kondisi perbankan saat ini menyusul pelemahan rupiah masih aman. Dia menilai, publik perlu dijelaskan supaya tidak khawatir.

“Kan semua kan punya plan yang bagus. Nanti kita akan bersama-sama dengan menteri keuangan dan gubernur BI untuk melakukan komunikasi publik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemelahan rupiah masih berlangsung. Bahkan mata uang Garuda itu kembali mencatatkan rekor terburuknya sejak Juli 1998. Sebab, berada di level Rp 14.815 per dollar Amerika Serikat pada penutupan hari ini, Senin (3/9). (aen/far)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #dolar-ancam-jokowi 

Berita Terkait

IKLAN