Jumat, 16 November 2018 06:27 WIB
pmk

Headline

Sesat Logika dan Hukum,

Redaktur:

Grafis GIMBAL/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID -  Sejumlah kalangan menyatakan keberatan atas langkah Polri yang mengeluarkan surat perintah untuk jajaran di semua wilayah soal pemberian izin acara gerakan tanda pagar (tagar) dukungan capres. Polri beralasan, dukungan itu bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berpendapat, tidak ada yang salah dalam aktivitas gerakan dengan memakai tagar,  khususnya gerakan #2019GantiPresiden yang diinisasi oleh Neno Warisman dan Mardani Ali Sera.

"Gerakan memakai tagar khususnya #2019GantiPresiden juga tidak mencederai hak asasi seseorang atau melakukan ujaran kebencian kepada institusi kepresidenan. Jadi tidak perlu diperketat atau dihalang-halangi dalam proses perizinan ataupun sengaja dibubarkan di tengah jalan," tegas Pigai dalam bincang-bincang kepada INDOPOS di Jakarta,  Senin (3/9/2018).

Dia menegaskan,  seharusnya negara tetap memberi ruang ekspresi bagi kelompok oposisi dan intelektual atau juga masyarakat untuk menjalankan keseimbangan terhadap kekuasaan.

"Hal ini penting untuk antisipasi agar kekuasaan tidak memupuk pada seorang individu yang cenderung otoriter dan bernafsu menyalahgunakan kewenangan," ujarnya.

Ia menjelaskan,  gerakan #2019GantiPresiden lebih didasari mengartikulasikan kepentingan dan keinginan rakyat melalui kata-kata yang berorientasi pada perubahan pucuk pimpinan nasional.

"Dalam politik, parlemen dan sivil society bisa menjadi artikulator kepentingan publik," ucapnya.

Negara, katanya, harus pahami juga bahwa Tagar Ganti Presiden 2019 tidak hanya mengekspresikan suatu keinginan rakyat semata tetapi wujud nyata partisipasi politik rakyat Indonesia.

"Jadi negara boleh mengatur dan membatasi kebebasan ekspresi tetapi negara tidak memiliki kewenangan membatasi hak atas partisipasi politik rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia menjelaskan, Presiden adalah seorang pemimpin pilihan. Karena itu rakyat boleh menyatakan suka dan tidak suka, atau ganti dan tidak ganti.

"Sedangkan presiden atau pemerintah tugasnya meyakinkan ke rakyat atas pencapaian komitmen dan janji-janji politiknya bukan mengekang dan membatasi tuntutan public  atas perubahan pimpinan nasional pada momentum politik saat ini," tuturnya.

Mantan komisioner Komnas HAM RI ini pun tidak melihat ada upaya makar yang diinginkan dari gerakan tagar 2019  ganti presiden. 

"Saya menilai rakyat tidak menyatakan mengganti Presiden yang sedang berkuasa pada 2018 karena bisa dianggap maker. Tetapi 2019 ganti presiden adanya komitmen rakyat untuk melakukan perubahan pimpinan nasional secara konstitusional melalui momentum Pemilihan Umum 2019," terangnya.

Tidak hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU)  yang menyatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukanlah bagian dari kampanye,  Pigai juga menyatakan hal yang wajar bahwa sebagian rakyat menggaungkan aspirasi ganti Presiden dari saat ini.

"Sebab, sekarang telah memasuki momentum tahapan politik Pilpres 2019. Dan apa yang disampaikan bahwa tagar tersebut merupakan penghinaan, maka publik perlu tahu pasal penghinaan Presiden itu warisan pemerintah Orde Baru," ujarnya.

Padahal, jabatan Presiden itu bukan simbol negara bangsa (nation state symbol), seperti Pancasila, UUD 1945, Burung Garuda, adagium unitarian Bhinneka Tunggal Ika.

Secara hukum, katanya,  kekuasaan presiden juga tidak tak terbatas. "Artinya kekuasan Presiden dibatasi oleh konstitusi, selain sebagai mandataris MPR juga sebagai warga negara biasa di hadapan hukum," terangnya.

Karena itu, pria asal Papua ini menyebut pihak yang berpandangan bahwa aktivitas #2019GantiPresiden adalah mengarah pada penghinaan terhadap Presiden, bahkan ingin mengganti ideology serta ingin menciptakan Indonesia seperti Suriah, merupakan sesat logika dan sesat hukum.

"Bahkan secara politis akan berbahaya. Karena selain mengkultuskan individu Presiden, juga apa pun yang dikatakan Presiden bisa dianggap sebagai sebuah Titah Raja yang tidak terbantahkan. Bisa semacam devine right of the King seperti yang pernah dilakukan oleh Raja Jhon di Inggris abad ke-15 yang pada diakhirnya juga perlawanan rakyat yang melahirkan Magna Charta," tutupnya.

Pengamat politik Muslim Arbi turut menjelaskan, bahwa tindakan aparat kepolisian yang melarang deklarasi #2019GantiPresiden serta dukungan presiden Jokowi atas pelarangan itu adalah bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan alias abuse of power.

"Dengan penggunaan aparat dalam aksi pengadangan atau pembiaran aparat dalam penanganan gerakan #2019GantiPresiden, bertentangan dengan konstitusi 
Pasal 27 UUD45 ayat 1,  yakni semua berkedudukan sama dalam hukum," kata Muslim kepada INDOPOS.

Ia  juga mengecam adanya penolakan terhadap kehadiran  sejumlah aktivis dan pengamat politik yang berbeda pandangan dengan pemerintah, seperti halnya Rocky Gerung, Ratna Sarumpaet dan Ahmad Dhani.

"Dengan dalih pelarangan itu demi mencegah agar tidak terjadi bentrok dengan kubu lainnya, saya anggap kepolisian dan pemerintah telah mengebiri hak demokrasi warga," tegasnya.

Maka atas dasar itu,  lanjut Muslim, Jokowi mesti patuh pada UUD 45. Juga mundur sejak menyatakan diri nya maju sebagai Capres 2019.

"Karena kalau tidak mundur, maka Jokowi bisa saja menggunakan aparat untuk mengadang dan memblokir aksi tagar yang digerakkan oleh pihak lain," tegasnya.

Ia menjelaskan, Presiden Jokowi seharusnya menunjukkan citra  taat pada UUD45. Karena kalau gerakan ganti presiden terus dihadang, itu makin menguatkan pandangan bahwa pemerintahan Jokowi anti demokasi.

"Atau bisa jadi pelarangan ini sebagai bentuk ketakutan Jokowi kalah. Karena kalau saya perhatikan di sejumlah daerah acara #Jokowi2Periode sepi ya," pungkas Kordinator Gerakan Perubahan (Garpu).

Diberitakan, Polri telah mengeluarkan surat perintah untuk jajaran kepolisian di seluruh daerah soal pemberian izin acara gerakan tagar dukungan capres. Sebab dukungan itu bisa menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

"Jadi kegiatan apapun itu adalah berdasarkan UU nomor 9 tahun 1998. UU untuk menyampaikan aspirasi atau melakukan unjuk rasa dilindungi UU. Tetapi di dalam pasal 6 itu beberapa poin yang harus dipedomani. Pasal 6 itu ada lima poin yang harus diperhatikan, pertama dalam menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain," ucap Kadiv Humas Mabes Polri Setyo.  (dil)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #larang-2019gantipresiden #polri 

Berita Terkait

Tito Karnavian Mau Digulingkan

Headline

Kapolri Diminta Fokus Amankan Negara

Headline

Polri Kerahkan Ribuan Personel ke Sulteng

Nasional

IKLAN