Senin, 24 September 2018 01:18 WIB
pmk

Hukum

7.749 PNS Korupsi, Baru 317 Dipecat

Redaktur:

Ketua BKN, Bima Haria Wibisana (paling kiri) saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018). Foto: Akbar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, BKN, Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan konferensi pers terkait permasalahan belum diberhentikannya PNS terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Pada Tahun 2015 BKN melaksanakan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang merupakan salah satu tugas dan fungsi BKN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun  2014 dengan tujuan memperoleh data PNS yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi yang mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian ASN.

Ketua BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil PUPNS banyak tidak mengisi PUPNS.

“Diketahui terdapat kurang lebihnya 97.000 PNS yang tidak mengisi PUPNS dengan alasan PNS sedang yang terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),”kata Ketua BKN, Bima Haria Wibisana saat konferensi pers, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Pada Tahun 2015 BKN telah melakukan penelusuran untuk mendata terhadap PNS yang terlibat TIPIKOR.

“Dalam penelusuran data tahun 2015 menghadapi kesulitan dalam mendapatkan keputusan pengadilan bagi PNS yang terlibat TIPIKOR,”tutur Bima.

Lanjut Bima, berdasarkan hasil penelusuran data dari DIRJEN PAS KEMENKUMHAM ada 7.749 PNS, dilakukan verifikasi dan validasi data PNS yang terlibat Tindak Pidana Korupsi.

“Ada sejumlah 2.674 PNS sudah diputus oleh pengadilan (Inkracht) dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS dan yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan,”papar Bima

Sesuai dengan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional.

Dalam menyikapi hal ini BKN akan melanjutkan verifikasi dan validasi data yang telah ada maupun data baru yang diterima, membantu instansi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan cepat, dan BKN berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #pns-korupsi 

Berita Terkait

IKLAN