Minggu, 18 November 2018 06:59 WIB
pmk

Nasional

ASN Banyak Korupsi, Mendagri: Perkuat Pembinaan

Redaktur:

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018). Foto: Akbar/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Menyikapi permasalahan belum diberhentikan pegawai ASN terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kemendagri, BKN, Kemenpar RB, KPK menggelar konferensi pers terkait permasalahan tersebut.

Sebanyak 97.000 PNS yang tidak mengisi PUPNS dengan alasan terlibat Tindak Pidana Korupsi (KPK). Hal tersebut menjadi perhatian bersama oleh semua pemangku kepentingan untuk menyikapinya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.
Binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Binwas kepada Kabupaten atau Kota yang secara teknis telah diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat,”kata Tjahjo Kumolo saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Dalam hal Binwas Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Binwas.

“Sebagai koordinator Binwas, Kemendagri melakukan Binwas umum, sedangkan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian melakukan Binwas yang bersifat teknis. Sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,”papar Cahyo

Lanjut Tjahjo Kumolo, berdasarkan . UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum.

“Pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN merupakan bentuk sanksi administratif sebagai tindak lanjut dari sanksi pidana,”jelas Kumolo. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk #tjahjo-kumolo #asn-banyak-korupsi #mendagri 

Berita Terkait

IKLAN