Selasa, 25 September 2018 06:29 WIB
pmk

Nasional

Polemik KPU, Bawaslu dan Peserta Pemilu, Siapa yang Berkompetisi?

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Polemik bekas koruptor nyaleg telah memantik hawa panas jalannya demokrasi bangsa ini. Alih-alih menjadi wasit, para penyelenggara pemilu seakan-akan justru terlibat dalam pusaran persaingan panas kontestasi benar salah serta hitam putih aturan main Pemilu 2019. Tak ayal masyarakat pun bingung menghadapi ini.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni menuturkan, polemik antara KPU dan Bawaslu ini disebabkan lantaran semua pihak tak bisa belajar banyak pada sejarah kompleksitas hubungan dua lembaga negara tersebut.

"Akhirnya publik dibingungkan, sebenarnya yang berkompetisi itu, peserta pemilunya atau penyelenggara pemilunya," tandas Titi di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2018).

Ia menegaskan, polemik yang terjadi hari ini sama-sama meninggalkan luka pada kedua penyelengagara pemilu tersebut. Titi sebut, KPU secara kelembagaan merasa dinegasikan kewenangan pembuatan Peraturan KPU-nya, sementara Bawaslu pada saat yang sama merasa putusannya tidak direspon secara baik oleh KPU.

Meski begitu, Titi nilai hal ini tak lepas dari ketidaksabaran Bawaslu menunggu putusan Mahkamah Agung (MA). "Luka ini merupakan dari ketidaksabaran bawaslu menunggu putusan MA dan itu sangat disayangkan," keluhnya.

Lebih jauh lagi, ia berpandangan, Bawaslu sendiri dengan meloloskan para bacaleg bekas koruptor yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) telah melebihi kewenangannya dalam memproses sengketa pemilu.

Padahal bila merujuk Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 pasal 4 ayat (1), kata Titi, disitu tidak disebutkan kewenangan Bawaslu untuk menafsirkan adanya perbedaan dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Sesungguhnya ada penyelesaian sengketa proses yang melampaui objek yang bisa ditangani oleh Bawaslu itu sendiri. Kalau kita lihat Bawaslu sendiri meluaskan kewenangan yang ada pada dirinya, tidak sejalan dengan perbawaslu yang mereka atur sendiri," pungkasnya.

Adapun untuk jumlah bacaleg bekas koruptor yang diloloskan Bawaslu menjadi caleg, sampai hari ini sudah ada 18 orang. (jaa)


TOPIK BERITA TERKAIT: #jalan-mulus-bekas-koruptor #kpk #korupsi 

Berita Terkait

IKLAN