Jumat, 16 November 2018 11:30 WIB
pmk

Nasional

Penjelasan DPR soal Aturan Bagi Perokok

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Merokok di tempat umum bukan cuma mengganggu lingkungan sekitar, tetapi mengganggu ketertiban umum. Karena itu, perlu peraturan khusus untuk mengatur bahaya rokok.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) masih mengkaji mengenai regulasi bahaya rokok agar jangan sampai merugikan orang lain. Padahal, setiap orang berhak atas lingkungan bebas dari asap rokok.

Komisi IX DPR  membidangi kesehatan, hingga saat ini masih menghimbau agar konsumen rokok tidak merokok sembarangan. Sehingga mampu mewujudkan ketertiban masyarakat.

"Masih pro dan kontra. Kalau kami dari Komisi IX, memang merokok itu merusak kesehatan baik perokok maupun  terpapar asap rokok," ujar anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago, kepada INDOPOS melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Politisi parta NasDem itu, menuturkan belum memiliki rancangan untuk membuat perundangan tersebut. Namun, dewan terus  berupaya dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya merokok.

Sementara, menurut Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, tidak diperlu memunculkan perundangan mengenai rokok.

Karena, merokok menurut politisi Partai Golkar itu merupakan hak-hak dasar dan pribadi setiap manusia. "Tidak perlu rokok hak asasi seseorang," ungkap Firman Soebagyo.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diperjelas dalam PP No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. UU tersebut mengatur kadar nikotin dan tar dalam rokok, keterangan pada label, produksi dan penjualan rokok, serta iklan dan promosinya.

Mengenai pengaturan kawasan dilarang merokok, tercantum dalam Pergub DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Pergub DKI Jakarta No. 88 Tahun 2010 (“Pergub 88”). (cr-2)


TOPIK BERITA TERKAIT: #aturan-bagi-perokok #dpr 

Berita Terkait

IKLAN