Kamis, 20 September 2018 11:51 WIB
pmk

Nusantara

Pemkot Denpasar Terapkan Layanan Tandatangan Digital

Redaktur:

PRAKTIS- Proses tanda tangan digital Pemkot Denpasar Bali Foto: istimewa

INDOPOS.CO.ID - Pemkot Denpasar menyesuaikan layanan publiknya di era digital. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar menerapkan tandatangan elektronik di beberapa bidang pelayanan perizinan.

Kadis DPMPTSP Kota Denpasar, I Made Kusumadiputra mengatakan itu adalah upaya meningkatkan efisiensi waktu bagi masyarakat. Diterapkan tandatangan berbasis elektronik maka penandatanganan berkas dapat dilaksanakan kapan pun dan di mana pun.

"Dengan beragam tugas dan kegiatan yang ada mewajibkan semua pihak tidak terkecuali kepala dinas untuk turun ke lapangan, sehingga penandatanganan dapat dilakukan di manapun karena terkoneksi dengan aplikasi di android," ujarnya Senin (3/9).

Penerapan tandatangan berbasis elektronik ini dilaksanakan pada izin kesehatan khususnya Surat Izin Praktik Perawat. Inovasi ini juga akan diterapkan di seluruh jenis perizinan dan OPD di Kota Denpasar. Yang sudah diterapkan antaralain Surat Izin Praktik Bidan, Surat Izin Praktik Elektromedik, Surat Izin Praktik Fisioterapi, dan Surat Izin Perawat Gigi dan Mulut yang penerapan Tandatangan Elektronik.

Sedangkan terkait jenis perizinan lainya, Kusumadiputra mengatakan bahwa pengembangan dilakukan bertahap. Sehingga pelayanan di seluruh OPD Kota Denpasar, berjalan efisien dasn cepat."Dengan adanya pelayanan tandatangan elektronik ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat kota," pungkasnya.

Sementara, Kasubag Pengumpulan Informasi dan Publikasi Bagian Humas Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengatakan tandatangan digital yang diterapkan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat dua aturan yang menyatakan tandatangan digital sah di mata hukum. Yakni UU ITE No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, serta PP No 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan legalitas tandatangan digital tersebut, karena sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tandatangan tersebut sah secara hukum dan memiliki nilai yang sama dengan tandatangan basah,” jelasnya.(yud/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemkot-denpasar 

Berita Terkait

IKLAN