Kamis, 22 November 2018 12:00 WIB
pmk

Megapolitan

Gaji Pegawai Kontrak Rp 565 Miliar

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Selain harus menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk Aparatur Sipil Negera (ASN), Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi juga harus mengeluarkan anggaran jumbo untuk membayar gaji atau honor untuk ribuan pegawai kontrak di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

Anggaran jumbo itu harus disediakan karena Pemkot Bekasi menambah sekitar 6.237 TKK untuk membantu tugas-tugas ASN. Padahal, tahun 2017 lalu, TKK yang sudah ada di Pemkot Bekasi sekitar 5.151 pegawai. Alhasil, kini jumlah TKK yang harus ditanggung gaji settiap bulan mencapai 11.388 pegawai.

Tahun 2018 ini saja, total dana yang harus dikeluarkan dari kas daerah untuk menggaji para TKK itu mencapai Rp 565 miliar atau setengah triliun lebih. Tingginya biaya gaji dan tunjangan TKK itu terlalu memberatkan keuangan daerah yang hanya untuk belanja pegawai lebih dari setengah triliun setahun.

”Dana untuk gaji dan tunjangan pegawai kontrak masih bisa di-cover oleh APBD sampai sekarang. Total anggaran gaji yang dikeluarkan untuk gaji pegawai kontrak Rp 565 miliar,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Sopandi Budiman.

Dia menambahkan, dana sebesar itu untuk memberikan gaji pegawai kontrak sebanyak 11.388 orang selama 10 bulan. Dia juga memaparkan, semua pegawai itu disebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bekasi.  Menurut dia juga, pegawai TKK pada dasarnya sangat diperlukan.

Jadi, pemerintah daerah menambah jumlah pegawai pada 2018 ini hingga mencapai 6 ribu lebih. "Sampai sekarang, semua gaji TKK terbayarkan. Tidak ada yang tertunda," paparnya juga. Sopandi juga mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun ini sudah terealisasi 52 persen dari target Rp 2,4 triliun.

Untuk mencegah defisit, katanya lagi, pihaknya bersama-sama dengan OPD lain melakukan pemangkasan kegiatan yang tidak perlu. "Seperti belanja pembuatan seragam akan kita pangkas,” paparnya juga.

Seperti yang diketahui, biaya honor pegawai kontrak naik drastis. Tahun 2017 lalu alokasi anggaran untuk gaji pegawai kontrak hanya Rp 390 miliar untuk membayar honor 5.151 orang. Sedang, tahun 2018 mengalami kenaikan drastis menjadi Rp 565 miliar untuk membayar gaji 11.388 pegawai kerja kontrak.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Koswara Hanafi mengakui tingginya anggaran gaji pegawai kontrak salah satu indikator penyebab potensi munculnya defisit dalam APBD Perubahan 2018. Apaalgi, perencanaan anggaran gaji TKK hanya 10 bulan dari 12 bulan waktu penerimaan gaji.

”Tingginya gaji pegawai kontrak, salah satu penyebab potensi terjadinya defisit,” ucapnya. Koswara juga menjelaskan, hasil pemetaan pada trimester pertama tahun 2018, ada tiga catatan yang dinilai berpotensi menimbulkan defisit APBD yang diperkirakan mencapai Rp 900 miliar lebih.

"Anggaran gaji TKK ini yang menyebabkan tingginya nilai belanja ketimbang nilai pendapatan yang ada," ucapnya juga. Dia juga memaparkan, defisit disebabkan oleh tiga faktor. Pertama nilai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang awalnya diprediksi Rp 550 miliar, namun setelah diperiksa oleh lembaga terkait hanya menyisakan Rp 250 miliar.

Kedua, belanja tetap seperti gaji pegawai kontrak hanya dihitung sampai 10 bulan dari total 12 bulan pembayaran gaji. Sedangkan yang terakhir adalah pendapatan daerah yang dilaporkan tak mencapai target yang sudah ditetapkan.

Untuk diketahui, Pemkot Bekasi tahun ini menargetkan PAD sampai akhir tahun Rp 2,4 triliun, namun potensi yang bisa digali hanya mencapai Rp 2 triliun atau minus Rp 400 miliar. ”Kami sedang berupaya merasionalisasi anggaran agar tidak defisit di penghujung tahun," cetusnya.

Selain itu, pemangkasan kegiatan yang sifatnya tidak prioritas di semua organisasi perangkat daerah bakal dilakukan. Hasil pemangkasan kegiatan yang semestinya dikerjakan pada triwulan keempat dan ditunda mencapai Rp 250 miliar. ”Kemudian sektor pendapatan digenjot lagi sesuai target, serta evaluasi lagi kegiatan lainnya yang dapat menekan beban anggaran,” cetusnya.

Selain itu, kata Koswara lagi, pemerintah daerah harus berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan rasionalisasi anggaran. Ini dilakukan ketika merumuskan anggaran perubahan tidak terjadi kesalahan hukum. "KPK sangat terbuka untuk membantu," paparnya lagi.

Terpisah, Pemerhati Perkotaan dari Unisma 45 Bekasi, Adi Susila mengatakan anggaran yang akan dipangkas sebaiknya dilakukan secara terbuka. Sehingga tidak ada menimbulkan persepsi miring di publik. ”Sekarang ini yang dibutuhkan adalah keseriusan pemerintah daerah mengejar pendapatan daerah yang belum tergali," paparnya.

Adi mengaku, banyak potensi pendapatan yang bisa menutupi kebutuhan belanja. Semisal, parkir dan reklame yang tumbuh pesat di Kota Bekasi. Tapi kenyataannya, pendapatan di dua sektor itu lemah. ”Selalu tidak mencapai target. Itu yang harus dicari penyebabnya. Tinggal dioptimalkan pemasukannya," tandasnya. (dny)

Alokasi Gaji TKK Kota Bekasi

 

1.  Tahun 2017

Jumlah pegawai         : 5.151 orang

Anggaran gaji            : Rp 390 miliar

 

2.  Tahun 2018

Jumlah pegawai         : 11.388 orang

Anggaran gaji            : Rp 566 miliar

 

3.  Rincian gaji TKK

-Gaji berkisar             : Rp 3.900.000/bulan

- TPP:                        : Rp 1 juta-Rp 2,5 juta/orang 

  setiap bulan

*TPP adalah Tunjangan Penambahan Penghasilan


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemkot-bekasi 

Berita Terkait

IKLAN